URITANET,-
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menilai DPD RI memiliki porsi ideal bila memiliki kewenangan yang cukup dalam memperjuangkan kepentingan daerah otonom, pemekaran, dan dana transfer daerah yang berkeadilan. Memang diakui bahwa selama ini tidak sedikit kepala daerah yang tersandung kasus korupsi akibat lemahnya pengawasan.
“Saya kira banyak kepala daerah tertangkap KPK karena lemahnya pengawasan terhadap otonomi daerah. Saya lebih setuju otonomi daerah diberikan kepada provinsi dulu, kemudian provinsi yang menilai mana kabaputen/kota yang mumpuni atau yang belum,” tukas Mahyudin.
Share Article :