Jakarta, (Uritanet) :
Dalam suasana Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V yang berlangsung di Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengangkat suara nurani bangsa. Ia menegaskan posisi Indonesia dalam menyikapi eskalasi konflik internasional yang kian membara, khususnya di kawasan Asia Barat.
“Perang di Palestina belum reda, kini meletus konflik baru antara Iran dan Israel, diperparah oleh keterlibatan Amerika. Wilayah tersebut menjadi ladang ketidakpastian yang mengancam stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia,” tegas Sultan dalam pidato pembukaan yang menggugah kesadaran.
DPD RI secara tegas mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menghentikan spiral kekerasan. Seruan ini bukan sekadar simbolik, tetapi wujud nyata dari komitmen Indonesia sebagai bangsa pencinta damai.
Langkah konkret pemerintah dalam mengevakuasi WNI pun mendapat apresiasi.
“KBRI wajib memastikan tidak ada satu pun WNI menjadi korban. Ini bukan sekadar tanggung jawab negara, ini adalah nyawa saudara kita,” ucap Sultan, senator asal Bengkulu itu.
Tak hanya isu global, sidang paripurna kali ini menjadi wadah penyerapan aspirasi dari seluruh penjuru Nusantara. Dari Sumatera Utara hingga Papua Barat, suara rakyat dibawa langsung oleh para senator DPD RI.
Sumatera: Ketimpangan ASN dan MBDK Mengintai Generasi Muda
Senator Pdt Penrad Siagian menyoroti lemahnya implementasi UU ASN dan distribusi aparatur yang tidak merata. Ia menyampaikan fakta getir: banyak honorer setia yang kini terpinggirkan.
“Di daerah terpencil seperti Sumut dan Bengkulu, ketimpangan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.
Selain itu, Komite III DPD RI turut mengangkat keresahan terkait konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang memicu lonjakan obesitas dan diabetes pada remaja. Penrad mendesak adanya regulasi iklan dan integrasi edukasi kesehatan ke dalam kurikulum nasional.
Bali: Ketimpangan Kepemilikan Properti dan Masa Depan Koperasi
Senator Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dari Bali menyoroti keresahan masyarakat terhadap maraknya penguasaan properti oleh WNA.
“Kami akan dorong Kementerian ATR/BPN dan Kemenkumham untuk menata ulang regulasi agar rakyat tetap memiliki daya saing di tanahnya sendiri,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan Koperasi Merah Putih agar tidak tumpang tindih dengan BumDes maupun koperasi eksisting, dengan dukungan pembiayaan awal dari Himbara.
Kalimantan Barat: MPP Belum Menyentuh Akar Pelayanan
Senator Maria Goreti menyampaikan bahwa implementasi Mall Pelayanan Publik (MPP) masih jauh dari harapan. Ia menilai proyek ini kerap hanya menyentuh aspek fisik, bukan kualitas layanan.
“Koordinasi instansi lemah, SDM terbatas, anggaran minim. Ini bukan sekadar proyek, ini seharusnya wajah pelayanan negara,” katanya tajam.
Papua Barat: Nelayan Masih Terpinggirkan
Filep Wamafma dari Papua Barat melaporkan krisis akses bahan bakar dan sarana produksi yang membelenggu nelayan lokal. Ia mendorong pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah pesisir strategis.
“Tanpa bahan bakar, kapal hanyalah perahu tanpa arah. Kita harus hadir bagi nelayan,” tegasnya penuh semangat.
DPD RI menunjukkan wajah parlemen yang tak hanya lantang di panggung internasional, tapi juga sensitif terhadap denyut nadi rakyat di pelosok negeri.
Setiap laporan aspirasi akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat, memastikan bahwa suara rakyat tak hanya berhenti di ruang sidang, tapi berubah menjadi kebijakan yang nyata.
Dalam dunia yang semakin kompleks, DPD RI berupaya menjadi jembatan nurani rakyat dan kebijakan negara. Sebab damai bukan hanya tujuan global, tapi juga hak dasar setiap warga.
Dan Indonesia tak akan pernah diam saat dunia butuh suara kebenaran. Tamat bukan berarti usai. Ini adalah awal dari sidang nurani, sidang yang mendengarkan rakyat dan dunia dalam satu tarikan nafas.
)***Tjoek
