Uritanet, Sumatera Barat –
“Saya melihat langsung dan melihat beberapa akar masalah yang nanti akan saya cari solusi bersama Kementerian teknis. Banyak berkaitan dengan Kementerian PUPR, antara lain penanganan pendangkalan sungai, jembatan putus, semua sudah saya kumpulkan. Mudah – mudahan di Jakarta ada prioritas penyelesaian sehingga ada solusi penanganan permanen terutama di wilayah Pesisir Selatan dan Padang Pariaman.”
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai menelusuri Provinsi Sumatera Barat untuk mengecek penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Bumi Minangkabau (15/3).
Menko PMK, yang pada kesempatan ini didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joynaldy, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, dan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, meninjau dua daerah terparah yang terdampak banjir dan longsor, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Padang Pariaman.
Sejak pagi sampai petang, Menko PMK beserta jajaran menyusuri dan melihat permasalahan banjir dan longsor di Sumatera Barat. Menko Muhadjir mengecek lokasi pertama di Kabupaten Pesisir Selatan, yang merupakan daerah terdampak paling parah banjir bandang dan longsor.
Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang diapit oleh bukit-bukit dan sungai. Ini menjadikannya daerah yang terparah karena luapan banjir bandang akibat hujan intensitas tinggi selama beberapa hari yang menyebabkan infrastruktur seperti jalan tertutup longsor, dan jembatan terkikis karena luapan banjir bandang.
Selain itu, di Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan daerah dengan dampak banjir parah, dimana banyak rumah warga rusak akibat terendam banjir, sedimentasi lumpur, dan tak sedikit terdampak longsor. Dalam perjalanannya menuju pesisir selatan, Menko PMK melihat berbagai penanganan tanggap darurat sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pemerintah pusat dan daerah.
Dari pantauannya, Menko PMK melihat pemerintah pusat telah bergerak cepat dan menginventarisir berbagai masalah akibat banjir dan longsor. Kementerian PUPR telah menangani pengurukan jalan yang tertutup longsor dan mengatasi jembatan yang rusak. BNPB dan Kemensos telah menyalurkan bantuan akomodasi dan logistik berupa bantuan pangan, bantuan sandang, dan tenda darurat untuk warga.
“Penanganan sudah sangat bagus, dari pihak pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga pemerintah pusat sudah sangat baik. Terutama yang kita prioritaskan memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi terutama pangan,” ujar Menko PMK.
Menko PMK juga langsung mengunjungi salah satu lokasi terdampak banjir bandang dan longsor parah di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Di sepanjang jalan menuju daerah tersebut dia menyaksikan dampak bencana seperti bekas longsor yang menutupi jalan. Adanya akses jalan rusak dan terputus, endapan lumpur, dan rumah yang masih dipenuhi sedimentasi banjir.
Dalam pengecekannya di lapangan, Menko PMK juga mengunjungi rumah warga yang terdampak rusak parah. Dia berinteraksi dengan warga dan menanyakan bantuan yang telah diterima. Para warga telah menerima bantuan logistik dan akomodasi dari BNPB dan Kemensos. Kemudian mereka menceritakan keinginan supaya mendapatkan bantuan alat-alat dapur, dan supaya bisa rumahnya diperbaiki dan lebih layak.
Menko PMK mengatakan, untuk pembangunan rumah warga yang rusak akan dibantu oleh pemerintah pusat melalui BNPB, Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah. Dia pun menyatakan, pemerintah akan terus memenuhi kebutuhan logistik bagi warga terdampak bencana selama masa darurat. Termasuk akan mempercepat penyaluran Bantuan Pangan CPP akan segera disalurkan kepada seluruh warga.
“Yang penting para korban mendapatkan kepastian layanan kebutuhan dasar. Kalau sanitasi saya lihat tidak terlalu mengkhawatirkan,” ucapnya.
Kemudian, pemerintah pusat akan mengupayakan solusi permanen supaya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat tidak terulang. Pemerintah pusat akan mengupayakan pendangkalan aliran sungai supaya tidak terus meluap bila terjadi hujan intensitas tinggi. Kemudian, untuk daerah rumah warga yang rawan bencana akan didata dan akan diupayakan relokasi supaya tidak terkena bencana kembali.
“Terutama wilayah aliran sungai yang terjadi pendangkalan harus kita normalkan kembali dan itu pembiayaan tidak bisa dibebankan ke pemda setempat, tapi harus ada afirmasi dari pemerintah pusat melalui Dana Kemen PUPR dan Dana Alokasi Khusus atau dana siap pakai BNPB,” ujarnya.
Selanjutnya, dalam kesempatan kunjungannya di Kabupaten Pesisir Selatan, Menko PMK meninjau Posko Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) di Nagari Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
MDMC Sumatera Barat telah melakukan aksi tanggap membantu masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di Kecamatan Koto XI Tarusan. Mereka telah membuka posko kesehatan dan dapur umum yang memenuhi kebutuhan makanan untuk masyarakat terdampak.
Menko PMK melihat langsung proses pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh MDMC dalam menangani penyakit pasca bencana banjir seperti gatal-gatal, dan gangguan pencernaan.
Selain itu Menko PMK mengecek pelayanan kesehatan pada masyarakat terkena bencana di Puskesmas Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Menko PMK mengecek pelayanan kesehatan, dan mengecek warga yang menjadi korban dan menjalani rawat inap. Dalam kesempatan kunjungannya di Puskesmas Tarusan, Menko PMK juga menyerahkan bantuan obat-obatan, serta penyerahan santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.
Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Menko PMK beranjak menuju Kabupaten Padang Pariaman, menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam. Menko PMK tiba di Kabupaten Padang Pariaman pada sore hari menjelang magrib.
Di Lapangan Nagari Sikucua, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Menko PMK memberikan semangat pada para warga yang terkena dampak banjir, supaya tetap bisa beraktivitas normal selepas bencana, dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan bila ada anggota keluarga yang menjadi korban bencana. Serta menyempatkan berinteraksi dengan warga, dengan anak-anak, dan menyerahkan bantuan berupa logistik dan menyerahkan santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia.
)**Benksu