Uritanet, Jogjakarta –
Jang Pilpres 2024 diskusi seru tentu berkisar bahwa hanya Ganjar dan Prabowo Capres yang bisa membangun Indonesia. Anies? Nehi … tentunya lewat berbagai argumen yang dikokohkan untuk menegasi Anies.
Mulai dari soal radikalisme, intoleran, khilafah, komitmen Anies terkait kontinuitas pembangunan yang digagas Jokowi, sumur resapan DKI, DP rumah Nol Rp, intoleransi dan soal Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
Namun berdasar data yang ada Fakta tersebut satu persatu di koyak argumennya terkait Anies Nehi … ini.
Pertama, soal sumur resapan yang dibangun era Anies. Menurutnya, sumur resapan itu bermanfaat bagi pengurangan debit air di permukaan. Ini sudah diuji coba para ahli di ITB.
“Silakan cek, sejak Anies Gubernur DKI, banjir jakarta tak separah era Jokowi dan Ahok. Era Jokowi dan Ahok, Banjir di bundaran HI naik hingga menyentuh selangkangan, sungguh.”
Dari data statusticjakarta.go.id, jumlah RW tergenang di DKI menurun dari 390 RW pada tahun 2018 menjadi 290 RW pada tahun 2019 dan 169 RW pada tahun 2020 dan terus menurun di tahun 2022.
Waktu surut >95% genangan juga menurun dari 72 jam pada tahun 2018 menjadi 48 jam pada tahun 2019 dan 24 jam pada tahun 2020.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja penanganan banjir di Jakarta. Jadi ada data keberhasilan penanganan banjir di Jakarta era Anies. Terkecuali data-data ini tak ada sama sekali.
Kedua, soal intoleran? Emang ada konflik dan kekerasan horizontal atas nama agama dan etnis selama Anies Gubernur DKI? Kasi datanya, mana, hayo lo? Ternyata tidak ada toh? Di era Anies, ia banyak memberikan izin bangun rumah ibadah, agama apapun.
Menyalurkan bantuan senilai Rp.11 miliar bagi tempat ibadah seluruh agama di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama 2022, termasuk 65 gereja. Program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) Rp.2 juta/bulan ke semua rumah ibadah di DKI.
Ketiga, soal khilafah, ah, itu diskusi lumrah orang-orang kampus. Sebagaimana orang diskusi, ada yang bela komunisme, liberalism hingga ateisme. Jadi tak ada hal pelik. Orang bicara khilafah, itu imajinasi orang yang melekat pada sistem nilai yang ia yakini. Masa orang berimajinasi kaga boleh?
Di Indonesia ini, mega peristiwa yang sungguh-sungguh serius dan berdarah dalam merongrong ideologi bangsa (pasca merdeka) adalah PKI. Umat Islam itu sejak dulu sudah legowo dalam common sense tentang keindonesiaan.
Keempat, soal IKN? Itukan sudah diundangkan. Jadi kalau Anies Presiden, konsekuensinya ia lanjutkan pembangunan IKN. Terkecuali ada amandemen terhadap UU dimaksud. Tapi selagi itu mendemokratisasikan pembangunan di Indonesia, kenapa tidak? Asalkan dompet negara mampu saja.
Kelima, soal KCJB? Nah itu yang perlu dicermati secara seksama. Karena skema pembiyaannya bermasalah. Apalagi sekarang APBN tersandera oleh perubahan skema pembiyaan KCJB.
Tak seperti janji Jokowi sebelumnya, kalau KCJB ini murni public private partnership (PPP). Tapi kenapa ketika pembengkakan biaya (cost overrun), malah APBN dijadikan jaminan. Inilah yang perlu diaudit.
Keenam, soal DP rumah nol Rp? Kan ada realisasinya. Hingga 2021, realisasi DP rumah 0 Rp adalah sebesar 2.332 unit. Memang belum sesuai target. Tapi karena program ini berkenaan dengan pembiayaan di sektor finansial– yang bergejolak selama pandemi Covid-19, sehingga sedikit terkendala. Selama pandemikan ekosistem finansial kita cukup parah terdampak.
Masih ingatkan, selama pandemi Corona, fokus kebijakan pemerintah hanya dua, pemulihan kesehatan dan ekonomi. Kalau kesehatan melalui penurunan kasus Corona dan ekonomi berkaitan dengan social safety net. Itulah kenapa, DP rumah Nol rupiah ini terkendala.
Semua argumen penolak terhadap Bang Anies terjawab secara apik.
Ali Bin Abi Thalib r.a. pernah berkata : “Orang itu kalau udah suka, yang kamu lakukan salah pun ia demen. Sebaliknya kalau udah benci, meski kamu bener sekalipun, dia ga demen.” Wallahu’alam….
)**Munir