Uritanet, Jakarta-
Informasi Geopasial (IG) bagian penting perencanaan pembangunan nasional, selain aspek tematik, holistik dan integratif. Bahkann pemanfaatannya sudah dirasakan dalam sistem pengambilan keputusan untuk pembangunan di bidang investasi, penegakan hukum, maupun pengelolaan sumber daya alam negara.
Demikian hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Dr. Muh Aris Marfai,Msc., pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 IG yang diselenggarakan di Gedung Bidakara Jakarta (20/03) dan bertemakan Implementasi Integrasi Geospasial Statistik untuk Akselerasi Pembangunan Nasional. Guna mendukung program Global Statistical Geospatial Framework (GSGF) yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Integrasi geospasial dan statistik digunakan sebagai tools pemantau indikator SDGs, seperti pengentasan kemiskinan,bperubahan iklim, ataupun penanganan kesehatan pada berbagai skala. Mulai dari nasional sampai level keluarga, sehingga prinsip no one left behind dapat dipenuhi,” imbuh Aris.
Integrasi data merupakan solusi dari tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, ketersediaan data dan IG yang berkualitas, mutakhir, dan mudah diakses menjadi sangat penting.
“Dengan adanya Rakornas IG ini,saya mengharapkan peningkatan kinerja simpul jaringan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk bersinergi dalam Kebijakan Satu Peta (KSP), Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),”tegas Aris.
Senada, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG Antonius Bambang Wijanarto menekankan urgensi penyelenggaraan IGT serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di bidang IG.
Menurutnya, data selalu dibutuhkan setiap ada masalah. Data ada banyak, ada dimana-mana, dan butuh effort untuk mengaksesnya. Dengan adanya dinamika nasional yang cepat, kita harus ingat bahwa data merupakan aset. Perlu tata kelola data spasial maupun non-spasial yang baik, sehingga data dapat dimanfaatkan untuk banyak hal,ntermasuk SDGs menuju Indonesia Emas 2045, terang Anton yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Rakornas IG 2023.
Menurutnya, arah dan sasaran kebijakan bidang IG yang dihasilkan harus dikawal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan Rakornas IG.
Rakornas IG merupakan hal yang harus dilaksanakan BIG setiap tahunnya. Selain melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun, Rakornas IG 2023 juga bertujuan menyusun rumusan kebijakan IG nasional tahun 2023-2024 sebagai panduan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan IG di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Rumusan kebijakan IG nasional tersebut akan diajukan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023. Hasil Rakornas IG diharapkan menjadi landasan bagi penyelenggaraan IG nasional di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
)***Git/ YuriAgnia