Uritanet – Bandung, 10 November 2025 – Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menilai keputusan Presiden RI Prabowo Subianto mengambil alih tanggung jawab penugasan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) bukan hanya sebagai langkah politik kenegaraan, tetapi juga momentum penting untuk mempercepat reformasi tata kelola di tubuh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan sektor perkeretaapian nasional.
Dalam keterangannya, SPKA menyebut perhatian Presiden terhadap sektor transportasi—yang akan menjadi fokus pembangunan nasional pada fase kedua pemerintahannya—perlu dibaca sebagai peluang bagi KAI untuk memperkuat disiplin bisnis, perbaikan internal, dan peningkatan akuntabilitas di seluruh lini operasional.
Momentum Konsolidasi Internal KAI
SPKA menyatakan bahwa meningkatnya sorotan publik dan perhatian pemerintah terhadap KAI harus direspons dengan kerja nyata di internal perusahaan. Menurut SPKA, ini merupakan “titik balik” bagi seluruh insan perkeretaapian untuk melakukan konsolidasi, memperkuat integritas, serta memacu pembenahan sarana dan prasarana.
“Dukungan pemerintah bukan sekadar ruang nyaman, tetapi tanggung jawab besar bagi KAI untuk membuktikan profesionalitasnya,” tulis SPKA dalam rilis resminya.
Serikat pekerja tersebut menilai fokus nasional terhadap transportasi massal membuka peluang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan investasi, mempercepat pembaruan aset strategis, serta memperkuat posisi KAI sebagai pengelola jaringan kereta terbesar di Tanah Air.
Dorongan Reformasi: Dari IMO hingga Pengelolaan Rumija
Berbeda dari pernyataan sebelumnya yang cenderung menonjolkan apresiasi, SPKA kini menekankan urgensi pembenahan menyeluruh pada sistem tata kelola perkeretaapian. SPKA menyoroti sejumlah isu penting seperti mekanisme IMO, TAC, hingga pengelolaan Rumija dan Rumaja yang selama ini menjadi titik krusial dalam operasional KAI.
SPKA menyebut reformasi di area tersebut sangat diperlukan agar pembangunan perkeretaapian tidak hanya berorientasi pada proyek besar, tetapi juga penguatan struktur kerja sehari-hari yang menyentuh pelayanan publik.
“Profesionalisme dan tata kelola yang baik adalah pondasi kebangkitan perkeretaapian nasional,” tegas SPKA.
Ziarah ke Makam Djuanda: Mengingat Fondasi, Menatap Reformasi
Dalam rangkaian kegiatannya, SPKA juga melakukan ziarah ke makam Pahlawan Nasional yang juga Direktur Utama pertama KAI, Ir. H. Djuanda, di TMP Kalibata, Jakarta. SPKA menyebut kegiatan tersebut sebagai momen refleksi bahwa KAI dibangun dari semangat perjuangan, bukan hanya proyek-proyek modernisasi.
Ziarah tersebut sekaligus menjadi simbol peneguhan kembali komitmen SPKA untuk mengawal pembaruan sektor perkeretaapian Indonesia.
Respons terhadap Presiden sebagai Penegasan Reformasi
Meski memberikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo Subianto, SPKA menekankan bahwa langkah negara mengambil alih penugasan KCIC harus diterjemahkan menjadi percepatan reformasi internal, bukan sekadar perubahan struktur penugasan.
SPKA menilai kepemimpinan nasional yang tegas juga membutuhkan eksekusi kuat di level operator—dan KAI harus siap menjawab tuntutan zaman.
**Benksu
