Banda Aceh (Uritanet) :
Suasana hangat terasa di Kantor Gubernur Aceh, Kamis 26 Juni 2025. Komite IV DPD RI hadir tidak hanya sebagai lembaga tinggi negara, tapi sebagai representasi nurani rakyat yang peduli akan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Kunjungan kerja ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah konkret dalam menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV DPD RI, H. AA Ahmad Nawardi, S.Ag. (Jawa Timur), pertemuan ini memancarkan semangat kolaboratif. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Arif Eka Saputra, S.Pi.(Riau) dan Darwati A. Gani, S.E. (Aceh), yang juga bertindak sebagai koordinator tim kunjungan. Tidak hanya diwarnai kehadiran dari Aceh, pertemuan ini menyatukan suara dari berbagai penjuru negeri—dari NTB hingga Papua Pegunungan. Suatu harmoni kebangsaan yang nyata, menjadikan forum ini sebagai refleksi Indonesia dalam skala kecil.
Fokus pada Sinergi dan Solusi Nyata
Dalam sambutannya, Darwati A. Gani menegaskan, misi utama kunjungan ini adalah untuk membangun ruang dialog antara DPD RI dan jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bukan sekadar mendengar laporan, tetapi menggali realitas lapangan dan menyusun langkah solutif terhadap kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
“Kami tidak ingin duduk di menara gading. Kami hadir untuk mendengar, memahami, dan membantu,” ungkap Darwati dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan.
Ia juga menyoroti pentingnya tema IHPS II 2024 yang menyentuh berbagai elemen strategis: dari penguatan ekonomi, pembangunan wilayah, hingga stabilitas hukum dan pertahanan. Menurutnya, semua itu harus diterjemahkan ke dalam kolaborasi nyata antar-lembaga.
Efisiensi yang Membumi
Ketua Komite IV, Ahmad Nawardi, turut menyampaikan bahwa perubahan format acara menjadi satu sesi utuh bukan hanya soal efisiensi, tapi juga bagian dari upaya memperkuat kedekatan emosional dan institusional antara pusat dan daerah.
“Kami tidak datang hanya untuk menyimak laporan, tetapi untuk mendorong langkah konkret di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa Komite IV menjalin kerja erat dengan BPK, BPKP, serta lembaga pengawasan lain sebagai bagian dari ekosistem pengawasan nasional yang harus terus diperkuat.
Titik Temu antara Aspirasi dan Aksi
Apa yang dilakukan DPD RI di Aceh bukan hanya bentuk pengawasan, tetapi juga titik temu antara aspirasi daerah dan aksi nyata dari pusat. Kunjungan kerja ini menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola keuangan negara tidak boleh stagnan. Ia harus bergerak, menyesuaikan diri, dan melayani kepentingan publik.
Dengan kehadiran para senator dari seluruh penjuru Indonesia—termasuk Hj. Evi Apita Maya (NTB), Gusti Farid Hasan Aman (Kalsel), Andhika Mayrizal Amir (Sulteng) , serta Henock Puraro, Rudy Tirtayana, dan Nelson Wenda dari kawasan timur Indonesia—kegiatan ini menjelma menjadi panggung kolaborasi nasional yang inklusif dan responsif.
Kunjungan ini bukan akhir dari perjalanan, tapi justru awal dari komitmen berkelanjutan. DPD RI ingin memastikan bahwa hasil audit BPK tidak hanya menjadi dokumen, tetapi menjadi kompas untuk perbaikan sistem dan pelayanan.
Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Aceh adalah sebuah narasi kebangsaan yang sarat makna. Sebuah langkah strategis yang membuktikan bahwa pengawasan tidak harus kaku, dan sinergi bisa dibangun dengan pendekatan humanis. Dari Aceh, harapan itu mengalir: menuju Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Karena pengawasan yang bermakna, lahir dari kehadiran yang nyata. Dan dari kehadiran itulah, masa depan negeri ini dibentuk—bersama, berani, dan bertanggung jawab.
)**Tjoek
