Uritanet, Jakarta –
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menanggapi belum dibayarnya sejumlah vendor yang terlibat di PON XX Papua Tahun 2021 lalu. Bahwa permasalahan tersebut bukan berasal dari penyerahan anggaran pemerintah pusat, melainkan dari pemerintah daerah (Pemda).
Dito menjelaskan bahwa masalah pembayaran vendor ini didapatkannya diawal menjabat sebagai Menpora. Dito pun mengaku sempat mengecek sistem penganggaran PON untuk menilai permasalahannya.
“Ini kan ada yang dibayar Pemerintah Pusat dan Pemda. Saya jelaskan, seluruh pembayaran yang merupakan postur anggaran dari pusat itu tidak ada masalah. Tapi sayangnya, ini merupakan masalah dan kewajiban yang berasal dari anggaran Pemda,” jelas Menpora kepada sejumlah wartawan di Media Center Kemenpora (18/1) malam.
Kendati demikian, Dito menerangkan pihaknya akan terus mendorong untuk menegosiasi titik temunya. Dia pun mengaku telah membaca surat yang dilayangkan salah satu pihak vendor ke pihaknya.
“Jadi surat dari vendor itu adalah mempertanyakan, ternyata setelah ditelusuri memang itu bukan merupakan yang dibayarkan dari pemerintah pusat. Itu adalah program dan juga project dari pemerintah daerah, tetapi tetap kita juga melakukan mediasi dan mendorong agar ini di Pemda ada solusi kongkrit terkait pembayaran vendor.
Dan ini saya akan croos-check kembali, karena pemimpin daerahnya baru berubah. Habis kita mengecek kembali bagaimana proses mediasi,” terangnya.
)**benksu