Minta Menhub Grand Design Ulang Transportasi Jalur Papua Buka Potensi Pariwisata dan Perikanan

Share Article :

Uritanet, Papua –

Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi Gerinda Yan Permenas Mandenas meminta kepada Menteri Perhubungan untuk membuat desain besar (grand design) menyusun ulang baru terkait jalur transportasi di Papua.

Menurutnya, potensi sektor perikanan dan pariwisata di Papua sangat tinggi. Sehingga, transportasi udara itu dapat mendukung potensi wisata ekonomi masyarakat.

“Saya minta mereka harus membuat grand design ulang terkait dengan jalur transportasi yang ada di wilayah timur. Dengan begitu pengembangan potensi wisata ekonomi masyarakat di wilayah timur, di wilayah- wilayah terisolir ini bisa berkembang dengan baik,”ujar Yan saat serap aspirasi warga di  distrik Ainando Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. (03/05).

Menurut Yan, butuh tenaga terampil dan kebijakan Pemerintah untuk membuat grand design terkait dengan daerah-daerah wisata, baik dari konektivitas tranportasi udara, laut, dan darat. Termasuk, meminta agar grand design tersebut memuat tentang strategi percepatan pengembangan pariwisata dengan menyiapkan SDM-SDM vokasi yang bisa mendukung aktivitas pariwisata di setiap daerah.

“Daerah yang memang menjadi tujuan destinasi wisata domestik maupun international kalau itu bisa dilakukan, maka masyarakat itu akan sendirinya mampu untuk mengelola potensi wisata yang mereka miliki.

Baca Juga :  Kesultanan Buton, Kesultanan Islam yang Hampir Dilupakan

Seperti di sini (Ainando Padaido) wisata bawah laut, wisata diving, wisata permukaan air, surfing, snorkeling, kemudian wisata pantai. Banyak sekali pulau-pulau yang indah untuk orang bisa beristirahat dan melakukan aktifitas yang lain termasuk juga mancing, ini cukup potensial sekali,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain itu, Yan juga menyingung soal Perikanan di wilayah Timur. Menurutnya potensi Perikanan di wilayah itu juga sangat potensial, namun tidak didukung oleh alokasi BBM subsidi Pemerintah. Oleh karena masih ada penimbunan BBM di Papua yang dijual secara ilegal.

Sehingga, hal ini membuat masyarakat harus beli BBM bukan dengan harga subsidi dari pemerintah, tetapi dengan harga industri. Baik itu jenis solar maupun pertamax.

“Kalau di seluruh (wilayah) Papua ini polisi benar-benar serius menyelidiki masalah kasus BBM, banyak sekali masalah di sini. Karena saya keliling masalah BBM selalu menjadi masalah utama di Papua, apalagi di Biak rata-rata masyarakat mencari ikan dengan menggunakan perahu motor, itu sangat bergantung sekali ke bbm,” ujarnya.

Baca Juga :  Asperapi Minta Kemenparekraf Buat Standar Biaya Perizinan Pameran

Karena itu, Yan mempertanyakan good will pemerintah apakah mau tidak melakukan pembangunan dengan mengedepankan asas pemerataan dan keadilan.

“Karena yang saat ini terjadi adalah diskriminasi dari sisi pengembangan sarana dan prasarana tranportasi udara. (Pembangunan di) wilayah barat dan wilayah tengah berkembang. Sedangkan wilayah timur (pembangunan) berjalan di tempat karena semua terkonsentrasi di satu titik,” ujar Legislator dari Dapil Papua ini.

Selain itu, jalur navigasi udara ke Papua yang dimiliki melalui connecting flight dari Jakarta- Makassar sampai dengan daerah- daerah lain di Papua ini sangat kacau.

Karena itu, dalam rapat ke depannya bersama dengan Badan Anggaran, Bappenas, Menteri Keuangan, termasuk dengan Menteri Perhubungan, dirinya berkomitmen untuk mendorong penyusunan ulang grand design  transportasi udara di wilayah timur. Sehingga ke depannya, ada asas keadilan yang didapatkan dari pemerintah pusat.

“Dengan begitu pengembangan potensi wisata ekonomi masyarakat di wilayah timur, di wilayah-wilayah terisolir ini bisa berkembang dengan baik,” ujar Yan Permanas Mandenas.

)***git/Tjoek

Share Article :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *