Sementara PR yang dimaksud Gus Hilmy yakni Pemerintah masih memiliki kewajiban di antaranya tuntutan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Sudan.
“Ini amanat konstitusi kita untuk menjaga perdamaian dunia. Kita tidak boleh abai, terlebih kita memiliki hubungan yang baik dengan Sudan,” papar anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut.
Selain itu, menurut alumni Khartoum International Institute for Arabic Language Sudan tersebut, PR selanjutnya adalah Pemerintah harus ikut memikirkan bagaimana mengevakuasi kelanjutan pendidikan mereka, usaha dan pekerjaan mereka, termasuk kepada anggota keluarga mereka.
Share Article :