“LPSK merasa sangat terbantu ketika menangani perkara dengan pelaku anggota TNI,”ungkap Hasto.
Yang jauh punya nilai, lanjut Hasto, ketika Andika mengeluarkan kebijakan baru terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI dengan meluruskan tafsir TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
“Dalam konteks penegakan hak asasi manusia, kebijakan itu punya nilai yang sangat tinggi,”ujarnya.
)***Sigit/Humas LPSK
Share Article :