“Poinnya adalah bahwa, filosofi afirmasi melalui DBH SDA Migas ialah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengangkat martabat pendidikan, kesehatan, masyarakat adat Papua. Jika Bintuni maju, maka daerah lainnya juga harus ikut maju. Itulah yang akan menjadikan Papua keluar dari keterbelakangan yang selalu menjadi stigma kita di Papua. Jadi kalau kita sudah sadari letak persoalannya, seharusnya kita paham solusinya, dan bukan sekadar melakukan penolakan begitu saja,” ujarnya.
“Saya ingat, di bulan April 2021, Bupati Blora, Pak Arief Rohman, datang ke Kementerian ESDM, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait DBH SDA Migas, sebelum ada pembagian DBH Migas. Tindaksn pro aktif inilah yang bisa kita contoh. Oleh karena itu, jika memang ada kekosongan hukum di daerah, maka alangkah baiknya jika Pemda Kabupaten Bintuni, Pemprov Papua Barat dan DPRP, duduk bersama mencari solusi terbaik, solusi bersama dan bukan sepihak. Bila perlu langsung datang dan bertemu dengan kementerian terkait. Saya siap membantu. Sepanjang untuk kepentingan daerah Papua Barat yang saya cintai, saya siap membantu”, tegas Filep.