Kegagalan Otsus Disebutkan Menkopolhukam, Autokritik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Akibatnya, bisa saja korupsi berjamaah pejabat di daerah maupun di Pusat. Syukurlah Otsus jilid II UU No. 2 tahun 2021, perubahan UU Otsus telah dibuat peraturan pelaksana sebagai jawaban persoalan tata kelola dana otsus. Belum lagi kita bicara mekanisme pengawasan dan pengendalian penggunaan dana Otsus, jelas Filep.

Dalam kaitan dengan mekanisme pengawasan, Filep juga mempertanyakan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Papua itu selalu dapat opini WTP. Lima kali berturut-turut. Artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak ada masalah selama ini.