Kegagalan Otsus Disebutkan Menkopolhukam, Autokritik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Apa yang dikeluhkan Pak Mahfud sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, dari hulu ke hilir”, kata Filep. Wakil Ketua Komite I DPD RI juga menyampaikan evaluasinya terkait belum adanya Peraturan pelaksana terkait tata kelola dana Otsus.

Padahal menurutnya, hal itu sangat penting demi pengelolaan dana Otsus yang tepat sasaran dan tepat guna. Konteks Otsus 20 tahun lalu, UU No. 21 tahun 2001 adalah UU tanpa peraturan pelaksana. Dampaknya adalah carut marut tata kelola Dana Otsus baik di Daerah maupun Pusat.