Uritanet,- Pancasila telah ada sejak era kerajaan nusantara, demikian dijelaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dari Kerajaan Kui di Kompleks Istana II Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (2/6). Presiden Soekarno pun mengakui jika nilai-nilai luhur yang digali para pendiri bangsa dan menjadi falsafah dan landasan hidup bangsa, yaitu Pancasila, sudah ada sejak era Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.
Dalam kunjungan ke Kerajaan Kui, LaNyalla disambut di Bandara dan diantar ke Kerajaan Kui oleh Bupati Alor Amon Djobo, Kajari Alor Abdul Muis, mewakili Dandim 1622 Alor Danramil Kota I Gusti Made Dharma, Wakapolres Alor Kompol Pieter M. Johannis dan kasat Polpp Kab. Alor Zainal Nampira.
Sementara LaNyalla dalam kunjungan kerjanya ke Alor didampingi Anggota DPD RI asal NTT Angelius Wake Kako, Abraham Liyanto, Senator Sulsel Andi Muh Ihsan, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol dan Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman.
Dari pihak kerajaan, hadir dua raja muda Kerajaan Kui. Yakni Raja ke-III Muchtar Kinanggi Dan Raja ke-II Nasarudin Kinanggi dan Wakil Bupati Alor Imran Duru.
“Kami di sini sangat-sangat bangga menyambut kehadiran Ketua DPD. Karena baru kali ini ada petinggi negara sekelas pak Nyalla dengan label RI 7 mau datang ke Kerajaan. Selamat datang bapak, bapak sosok yang benar benar mau mendengarkan rakyat,” Kata Raja ke-II Kerajaan Kui, Nasarudin Kinanggi. Selanjutnya AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dianugerahi gelar Kaletabata oleh Kerajaan Kui di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
Raja ke-II Alor, Nasarudin Kinanggi, pun mengatakan LaNyalla sebagai salah satu orang besar yang telah menjadi pemimpin. Maka dari itu, pihaknya memberikan gelar Kaletabata yang artinya orang besar dan pemimpin besar.
“Kami sangat bahagia dengan kedatangan tamu dari pusat. Apalagi dari pusat sekelas Ketua DPD RI, dan dalam perjalanan sejarah baru pertama ini pejabat dari pusat sampai ke daerah dan sampai ke Kerajaan kami. Kalau dari saya, apa yang saya ikuti, saya dengar berita-berita, apalagi dengan kesediaan beliau turun ke lapangan, berarti secara otomatis saya sangat mendukung beliau ikut maju dalam Pilpres. Saya sebagai raja mendukung beliau. Apalagi beliau sosok dekat dengan masyarakat, mulai sulit lagi sekarang pejabat turun ke lapangan. Semoga pak, semoga bapak jadi Presiden,” katanya.
Denyut nadi kehidupan bangsa seharusnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah peradaban yang sudah ada di era Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Sehingga, kita sebagai bangsa sudah selayaknya bangga dengan negara ini. Karena negara ini lahir dari sebuah peradaban besar yang sudah ada jauh sebelum negara ini lahir, ujarnya.
Dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara inilah lahir Tradisi Pemerintahan, Tradisi Penulisan, Tradisi Pendidikan, Tradisi Pengobatan, hingga Tradisi Kemiliteran, baik di darat maupun di laut. Termasuk mewariskan nilai-nilai adi luhung.
LaNyalla selalu meyakini bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah peradabannya. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan secara tepat nilai-nilai adi luhur serta menjaga kelestarian sejarah peradabannya.
“Itulah mengapa saya berkeliling dan mengunjungi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Saya ingin memantik kesadaran bangsa ini, bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara masih ada, dan harus tetap ada di negara ini. Sebagai bagian dari mozaik Nusantara yang utuh. Sekaligus pengingat bagi kita dan generasi mendatang, bahwa Indonesia adalah negara yang besar,” jelasnya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menegaskan tak lelah melakukan koreksi dan mengingatkan seluruh stakeholder bangsa. Bahwa sistem tata negara kita sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, telah meninggalkan elemen-elemen golongan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa.
“Sejak Amandemen tersebut unsur-unsur non-partisan sudah tidak mendapat tempat untuk secara aktif menentukan arah perjalanan bangsa,” katanya.
Menurutnya, sudah tidak ada lagi Wadah yang utuh sebagai representasi kedaulatan rakyat di dalam Lembaga Tertinggi Negara, seperti sebelum Amandemen. Saat itu ada MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang di dalamnya terdapat DPR dari unsur Partai Politik, dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri).
“Tetapi setelah Amandemen, MPR tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara. Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapus. TNI dikembalikan ke barak. Sehingga yang ada hanya DPR RI sebagai representasi Partai Politik dan DPD RI sebagai representasi daerah. Tetapi DPD tidak memiliki kewenangan seperti DPR. Inilah situasi dimana unsur non-partai kehilangan peran untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa,” katanya.
Oleh karena itu, LaNyalla mengajak semua pihak untuk bangkit dan berani melakukan koreksi atas arah dan perjalanan bangsa. Kita harus bangkit demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari dan mandiri. Demi Indonesia yang adil dan sejahtera sehingga dapat mewujudkan cita-cita hakiki bangsa ini, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sekaligus dalam kesempatan itu, Bupati Alor, Amon Djobo menyampaikan, bahwa masyarakat Alor masih 62% hidup masih sangat sederhana. Karena, lebih banyak mereka ada hidup di daerah-daerah pedalaman. Akses ekonominya masih sangat terbatas sekali, tapi kalau hari ini bapak datang mempersatukan kami ada di Istana Kerajaan Kui ini, kami harus tahu dan kami punya harga diri dan punya martabat. Kami boleh miskin secara materi tapi kami tidak miskin secara harga diri. Bapak Ketua DPD memberikan semangat kepada kami.
Menurut Bupati Amon Djobo, kedatangan Ketua DPD RI dengan sejumlah senator adalah sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Terutama bagi kita di daerah. Ini pengakuan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita, khusus di Kecamatan Alor Barat Daya, terkhusus untuk Kerajaan Kui. Selamat datang pak, lanjutnya.
Dan sejarah masa lampau menceritakan banyak hal. Banyak hal ajaib yang dibuat oleh raja-raja saat itu meski di tengah tengah keterbatasan. Tetapi banyak orang lupa bahwa kehadiran kita ini mewakili mereka dengan era terbuka dan maju. Orang lupa ini kerajaan-kerajaan, bukan Kerajaan Kui saja, Kerajaan Alor, Kerajaan Majapahit juga sekarang orang sudah lupa. Padahal itu suatu kekuatan yang mempersatukan republik ini. Pak LaNyalla mengingatkan kami kembali, ujarnya.
Sehingga kehadiran Ketua DPD RI beserta anggota DPD memberikan satu warning, bahwa kita terlahir sama dan satu peradaban ke peradaban lain. Kita ini orang-orang bersaudara dan kita ini terlahir dari kerajaan kerajaan sampai masuk ke kapitan sampai sekarang. Kehadiran beliau ke Alor, menyolek kita untuk ingat, paparnya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, pun mengatakan siap membantu memperjuangkan semua aspirasi yang diterima. Dan sangat setuju dengan ikhtiar Bupati Alor untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Membangkitkan ekonomi juga merupakan perjuangan yang sedang terus dilakukan DPD RI.
Perlu diketahui, saat berkunjung ke Ende di hadapan para pengurus Gerakan Pembumian Pancasila, pria berdarah Bugis itu secara tegas mengatakan, bahwa kita sebagai bangsa telah durhaka kepada para pendiri bangsa. Karena kita telah dengan sadar meninggalkan sistem Demokrasi Pancasila dan sistem Ekonomi Pancasila, dan mengganti dengan sistem Demokrasi Liberal dan sistem Ekonomi Kapitalistik.
Sekarang pak Bupati bisa lihat sendiri akibatnya, oligarki ekonomi semakin menggurita dan menguasai semua sektor di republik ini. Segelintir orang menjadi sangat kaya raya, sementara ratusan juta rakyat tetap miskin di tengah limpahan sumber daya alam di negeri ini. Dan segelintir orang tersebut telah melebur dengan asing melalui bursa saham untuk bersama-sama menguras kekayaan negeri ini.
“Ini sudah harus menjadi perhatian. Saya akan perjuangkan ini jika saya sudah berada di tempat kekuasaan. Salah satunya adalah menjadi Presiden,” katanya.