Presiden Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Presiden 3 Periode, LaNyalla : Menteri Harus Berhenti Buat Gaduh

Uritanet,- Instruksi Presiden Joko Widodo melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden (3 Periode, red). Dan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung hal tersebut. Menurutnya para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi presiden.

“Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu,” kata LaNyalla saat kunjungan dapil di Jawa Timur (6/4).

Menurut LaNyalla, Presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Sebagai pembantu presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut, katanya

Baca Juga :  Ketua Umum BKN, M. Rofii Mukhlis : HUT ke-4 BKN Jadi Momentum Berbagi dan Mendoakan Bangsa

Banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat seperti masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga. Saat-saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan 3 periode, katanya.

Menurut LaNyalla, para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat.

“Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik,” tegasnya.

)**Nawasanga/ BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

Baca Juga :  Tahun 2022, 101 Daerah Seharusnya Menggelar Pilkada, Tahun 2023, 170 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan

 

Share Article :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *