Uritanet, – Sebagai penjaga konstitusi negara, kualitas analisis para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai semakin menurun. Tentunya berkaitan dengan perkara judicial review Presidential Threshold sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Demikian terungkap dalam forum eksaminasi terhadap putusan MK Nomor 52/PPU-XX/2022 atas gugatan DPD RI dan Partai Bulan Bintang terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang digelar Pusat Kajian Hukum DPD RI di Gedung Nusantara III Lantai VIII Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (14/7).
Share Article :