Uritanet, – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mendorong pemerintah untuk tegas dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap korporasi industri perkebunan sawit yang cenderung tidak kooperatif selama ini. Menyusul ditetapkannya tiga petinggi perusahaan perkebunan sawit yang diduga terlibat dalam praktek mafia pengaturan perdagangan minyak goreng beberapa waktu yang lalu.
“Keberanian pemerintah dalam mengintervensi pasar, harus dimulai sejak awal dengan skema kebijakan yang win-win solution kepada para pelaku bisnis perkebunan sawit swasta yang memonopoli hampir 56 persen dari 16,4 juta Hektar lahan sawit Indonesia saat ini. Tentunya dengan pendekatan politik kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional”, ujar Sultan (26/04).