Menko PM Muhaimin Iskandar: Pemerintah Siap Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Tahun 2025

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar melaporkan capaian dan rencana strategis pemberdayaan masyarakat kepada Presiden RI Prabowo

Uritanet, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar melaporkan capaian dan rencana strategis pemberdayaan masyarakat kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, Menko Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, dengan target menggeser kelompok masyarakat miskin ekstrem menjadi berdaya dan mandiri.

Paradigma Baru Pemberdayaan

Muhaimin memaparkan bahwa paradigma baru pemberdayaan masyarakat kini difokuskan pada transformasi penerima bantuan sosial. “Paradigma baru ini adalah menggeser penerima bantuan perlindungan sosial menjadi berdaya. Dari miskin ekstrem ke miskin, lalu berdaya, hingga akhirnya mandiri,” ujar Muhaimin.

Baca Juga :  Demo Darurat Indonesia Di DPR/MPR Makin Panas

Saat ini, jumlah masyarakat miskin ekstrem di Indonesia tercatat sebanyak 2,3 juta jiwa atau 0,8 persen dari total populasi, sedangkan jumlah masyarakat miskin mencapai 23–24 juta jiwa atau sekitar 8,3 persen. Muhaimin menekankan pentingnya program-program yang lebih terarah untuk menekan angka tersebut.

Evaluasi dan Peningkatan Program Sosial
Ke depan, pemerintah akan mengevaluasi jenis bantuan sosial, mekanisme penyaluran, serta efektivitas program pelatihan dan pemberdayaan. Muhaimin menyoroti pentingnya pelatihan yang tidak hanya bersifat seremonial tetapi benar-benar meningkatkan kapasitas masyarakat.

“Pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, dan peningkatan kelas UMKM akan menjadi fokus utama. Selain itu, kami juga mengonsolidasikan seluruh permodalan untuk mempercepat proses pemberdayaan,” ungkapnya.

Mendorong Standarisasi Pelatihan dan Sinergi Lintas Lembaga Menko PM menambahkan, setiap kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas pelatihan dan pemberdayaan masyarakat akan menerapkan standar yang sama untuk memastikan efektivitas program. “Kami ingin semua pelatihan terstandarisasi, sehingga pelatihan tidak lagi sekadar seremonial, tetapi benar-benar memberdayakan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :  KTT G20 Aman, DPR Apresiasi Jenderal TNI Andika Perkasa, Budi Gunawan, dan Hinsa Siburian

Dalam laporannya, Muhaimin optimis bahwa melalui upaya kolaboratif lintas sektor, pemerintah akan mampu mendorong masyarakat miskin dan kelompok rentan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2025.

)**Benksu

Share Article :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *