Uritanet, –
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah untuk merespon larangan hilirisasi Nikel oleh organisasi perdagangan dunia (world trade organization / WTO) dengan pendekatan diplomasi preventif dengan negara-negara uni Eropa. Agar upaya gugat menggugat antara Uni Eropa dan Indonesia di WTO tidak meluas dan menjurus pada konflik yang mempengaruhi hubungan dagang kedua negara.
“Saya kira Pemerintah perlu mengundang secara khusus negara-negara Uni Eropa untuk berkolaborasi mengembangkan skema hilirisasi nikel sesuai dengan standar yang mereka miliki di Indonesia. Kami menghargai upaya Pemerintah Indonesia yang secara terang-terangan menunjukkan perlawanannya terhadap gugatan uni Eropa atas kebijakan hilirisasi Nikel Indonesia. Tapi semua negara tentu memiliki kepentingan dan kebutuhan energi dan pangan di tengah krisis ekonomi global saat sekarang”, ungkap mantan ketua HIPMI Bengkulu itu (13/01).