Sumbawa ! Uritanet.com –
Langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa mematangkan kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora (SAMOTA) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat sorotan tajam sekaligus dukungan penuh dari parlemen pusat.
Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menilai gagasan ini sebagai lompatan strategis untuk memosisikan Sumbawa di peta pariwisata dunia dan ekonomi biru internasional.
Namun, di balik megahnya potensi tersebut, Senator Mirah memberikan catatan kritis terkait progres kesiapan dokumen administrasi yang saat ini baru menyentuh angka 10 persen.
Mendorong Kualitas, Menolak Tergesa-gesa
Menanggapi ketimpangan antara ambisi besar dan kelengkapan berkas, Senator Mirah menekankan pentingnya akurasi data serta perencanaan terstruktur sebelum melangkah lebih jauh.
Penetapan status KEK bukanlah akhir dari tujuan, melainkan fondasi awal penetapan arah pembangunan daerah jangka panjang.
“KEK bukan sekadar penetapan status sebuah kawasan, tetapi merupakan komitmen jangka panjang yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh persyaratan administrasi, kajian potensi, hingga kesiapan infrastruktur harus dipastikan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat,” tegas Senator Mirah.
SAMOTA menyimpan nilai ekologis dan ekonomi bernilai tinggi. Penetapan status Cagar Biosfer oleh UNESCO seluas 724.631 hektare —meliputi 364.509 hektare daratan dan 360.123 hektare lautan—menjadi bukti sah bahwa kawasan yang dihuni lebih dari 146 ribu jiwa ini membutuhkan tata kelola berbasis konservasi ketat.
Kehadiran habitat hiu paus, keanekaragaman hayati laut Teluk Saleh, serta nilai sejarah geowisata Tambora mensyaratkan integrasi kuat antara ekonomi dan perlindungan ekosistem.
Masyarakat Lokal Harus Jadi Aktor Utama
Mengacu pada rekam jejak nasional, hingga akhir 2025, sebanyak 25 KEK di Indonesia secara kumulatif berhasil mencatatkan realisasi investasi mencapai Rp336 triliun dengan penyerapan 249.072 tenaga kerja. Angka fantastis ini membuktikan daya dorong KEK terhadap perekonomian kawasan.
Meski demikian, Senator Mirah mengingatkan agar capaian statistik tidak melupakan keberadaan masyarakat lokal. Penguatan UMKM, pemberdayaan nelayan, petani, serta pelaku pariwisata daerah wajib berada di barisan terdepan ekosistem KEK SAMOTA.
“Kita ingin masyarakat Sumbawa menjadi pelaku utama, bukan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Pengembangan KEK harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” lanjutnya.
Penghubung Strategis Koridor Pariwisata Timur
Dari sudut pandang interkoneksi kawasan, SAMOTA dinilai memiliki posisi ekonomis yang sangat menguntungkan. Kawasan ini berpotensi menjadi jembatan emas yang menghubungkan KEK Mandalika di Lombok dengan Destinasi Tourism Super Prioritas Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kolaborasi lintas sektor—pemerintah daerah, provinsi, pusat, akademisi, hingga dunia usaha—harus segera dikonsolidasikan.
Kesiapan infrastruktur vital seperti pelabuhan, konektivitas moda transportasi, jaringan telekomunikasi, ketersediaan energi, serta pengelolaan air bersih menjadi parameter kunci penilaian bagi investor global.
Sebagai wakil daerah di DPD RI, Senator Mirah berkomitmen mengawal penuh proses ini di tingkat kementerian dan lembaga terkait, memastikan seluruh regulasi terpenuhi tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
Kesiapan Administrasi Jadi Kunci Masa Depan SAMOTA
Potensi kekayaan alam SAMOTA telah diakui masyarakat internasional melalui stempel UNESCO. Kini, tantangan terbesar berada pada pundak pemangku kebijakan lokal untuk merapikan seluruh persyaratan teknis dan hukum secara akurat.
Penguasaan dokumen yang matang, keterbukaan investasi, dan perlindungan lingkungan hidup adalah kunci mutlak agar SAMOTA tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas, melainkan mesin penggerak kesejahteraan baru yang menghidupkan ekonomi kawasan timur Indonesia.
)**Tjoek / Foto Ist.