Jakarta (Uritanet) :
Dalam semangat menjaga kedaulatan pangan dan menjawab keresahan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara, Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pertemuan ini menjadi bukti konkret bahwa suara dari daerah tak hanya didengar, tapi juga mulai mewarnai arah kebijakan pangan nasional.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, menegaskan bahwa DPD RI berkomitmen untuk memastikan pemerataan pangan bukan sekadar angka statistik, tapi nyata dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
“Kami mendorong Bapanas untuk tidak hanya bermain di ranah angka, tapi turun langsung menjawab realita: pangan harus tersedia dan merata, hingga pelosok,” ujarnya tegas di Gedung DPD RI, Jakarta.
Situasi global yang tidak stabil—mulai dari fluktuasi harga internasional, perubahan iklim ekstrem, hingga rantai pasok yang terganggu—menuntut kehadiran negara dengan strategi yang solid dan adaptif.
“Rakyat tidak boleh jadi korban dari ketidakpastian pangan,” sambung Badikenita, menyuarakan urgensi tindakan nyata dari pusat ke daerah.
Alih Fungsi Lahan: Ancaman Nyata Ketahanan Pangan
Wakil Ketua Komite II, La Ode Umar Bonte, menyentil keras praktik alih fungsi lahan oleh oligarki yang menyempitkan ruang produksi pangan lokal. Ia menyebut bahwa fenomena ini terjadi hampir merata di berbagai daerah.
“Petani kita tak kuasa menghadapi kuasa modal yang merubah sawah jadi kebun sawit atau tambang. Kalau ini terus dibiarkan, ketersediaan pangan daerah akan habis digerus,” ungkapnya lantang.
Sementara Abdul Waris Halid, Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, turut menyuarakan keresahan. Meskipun Sulsel dikenal sebagai lumbung padi nasional, kenyataan di lapangan berkata lain.
“Banjir, irigasi rusak, dan kelangkaan pupuk telah menekan produksi beras di daerah kami. Asta Cita Presiden Prabowo tentang swasembada pangan harus segera diwujudkan, dimulai dari membenahi fondasinya,” katanya.
Respons Bapanas: Diversifikasi dan Kolaborasi Jadi Kunci
Menanggapi masukan dari Komite II DPD RI, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya diversifikasi pangan dan perbaikan infrastruktur.
“Jangan bergantung pada beras saja. Penganekaragaman pangan akan jadi tameng dari krisis ketersediaan,” jelasnya.
Arief juga menegaskan bahwa storage penyimpanan hasil tani dan laut sedang dikembangkan demi menjaga stabilitas distribusi. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari DPD RI dinilai sebagai elemen vital.
“Bapanas tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh tangan-tangan kuat dari daerah untuk jaga ketahanan pangan Indonesia,” tutup Arief, menyiratkan urgensi dan semangat kolaboratif.
Dalam dunia yang semakin tak pasti, ketahanan pangan bukan lagi sekadar wacana—ia adalah pondasi dari kedaulatan bangsa.
Langkah bersama antara DPD RI dan Bapanas ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia tidak tinggal diam. Dari Sumatera hingga Papua, suara rakyat disatukan untuk satu tujuan: pangan adil, merata, dan berdaulat. Inilah saatnya pemerintah pusat dan daerah melangkah seirama, tidak hanya untuk bertahan, tapi untuk menang atas tantangan zaman.
Indonesia harus berdiri tegak—dengan ladang yang subur, tangan petani yang berdaya, dan kebijakan yang berpihak. Karena pangan bukan sekadar kebutuhan, tapi hak setiap anak negeri.
Kita jaga bumi, kita jaga pangan, kita jaga masa depan. Karena dari pangan, kita mulai peradaban.
)***. Tjoek / Foto Istimewa