Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Uritanet) :
Di tengah denyut kehidupan pesisir Singkep, suara-suara nelayan dan pembudidaya ikan menggema dengan penuh harap. Jumat, 25 Juli 2025, menjadi momen penting ketika Senator DPD RI asal Kepulauan Riau, Ria Saptarika, turun langsung menyerap aspirasi dalam sebuah dialog terbuka yang berlangsung hangat dan penuh makna di Kafe 3 Berlian, Kecamatan Singkep.
Dialog ini menghadirkan 7 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan 4 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang telah lama menanti ruang bicara secara langsung dengan wakil mereka di pusat. Turut hadir pula Sekretaris Dinas Perikanan Lingga, Said Andri, dan penyuluh perikanan Mega Tania yang selama ini menjadi garda terdepan mendampingi para nelayan.
Dalam forum ini, isu-isu krusial mencuat dan dibahas dengan lugas. Mastur, nelayan tambak udang, menyinggung keresahan para petambak soal legalitas usaha di kawasan mangrove.
“Kami bukan perusak alam. Kami butuh kepastian hukum, bukan kriminalisasi,” tegasnya.
Said Hisyam, nelayan tangkap, menyoroti kebijakan penangkapan ikan terukur yang dirasa timpang.
“Batas 12 mil untuk kami terlalu sempit, sedangkan kapal besar bebas lalu-lalang di luar itu tanpa pengawasan,” ujarnya.
Tak kalah memprihatinkan, Wandri menuturkan tentang kerusakan jaring nelayan akibat tugboat industri yang kerap melintas di malam hari.
“Belum ada perlindungan. Belum ada sanksi. Padahal kami yang dirugikan,” keluhnya lirih namun tegas.
Aspirasi Akan Dibawa ke Senayan
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Senator Ria Saptarika menegaskan komitmennya. “Semua masukan akan saya bawa ke Sidang Paripurna dan RDP dengan kementerian. Kita butuh regulasi yang adil, kontekstual, dan berpihak pada masyarakat kepulauan,” ucapnya.
Lebih jauh, Ria menyampaikan perlunya penambahan penyuluh perikanan, pengadaan alat tangkap ramah lingkungan, dan pembangunan cold storage komunal sebagai solusi konkret yang harus segera direalisasikan.
Usai dialog, Ria melanjutkan kunjungan lapangan ke tambak udang Vannamei di Desa Berindat. Di sana, ia berdialog langsung dengan pembudidaya yang menghadapi masalah legalitas lahan dan kesulitan akses pembiayaan. “Model seperti ini harus kita jaga dan dukung. Ini bisa jadi contoh hilirisasi ekonomi lokal yang membumi,” puji Ria.
Senator juga menegaskan rencananya untuk mengadakan rapat koordinasi lintas lembaga antara Dinas Perikanan Lingga, DKP Kepri, dan KKP, sekaligus mendorong percepatan penetapan Kampung Nelayan Merah Putih di enam titik strategis di Lingga.
Tak kalah penting, Ria juga mengangkat isu afirmasi anggaran nasional. “APBN harus hadir nyata untuk daerah kepulauan, tidak bisa disamaratakan dengan daratan,” tegasnya menutup pertemuan.
Suara Laut, Suara Pembangunan
Dari Singkep, suara nelayan dan pembudidaya telah bergema hingga Senayan. Ria Saptarika bukan hanya mendengar, tapi membawa suara-suara itu ke ruang keputusan. Karena laut bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan yang harus dilindungi, diberdayakan, dan dihormati.
Jika suara daratan sudah didengar, maka kini giliran suara lautan mengisi ruang keadilan pembangunan nasional.
)**Tjoek / Foto Istimewa
