Uritanet – Jakarta, 16 Mei 2025 Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) memulai langkah strategis dengan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk merumuskan ulang arah kebijakan pelayanan kepemudaan nasional. Bertempat di Auditorium Wisma Menpora, Wamenpora Taufik Hidayat memimpin langsung forum yang diikuti 58 perwakilan K/L tersebut.
Rakor ini menjadi penanda dimulainya penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru sebagai revisi atas Perpres Nomor 43 Tahun 2022. Dokumen tersebut nantinya akan memuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan, yang ditujukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemberdayaan pemuda secara holistik dan berkelanjutan.
“Kick off hari ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret untuk menyatukan pemahaman, memperkuat sinergi, dan mengarahkan kebijakan lintas sektor menuju pembangunan pemuda yang terintegrasi,” ujar Wamenpora Taufik.
Ia menegaskan, tantangan pembangunan pemuda saat ini tidak dapat ditangani secara sektoral. Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, kewirausahaan, partisipasi politik, hingga isu kesetaraan dan inklusivitas harus ditangani secara terpadu oleh seluruh K/L.
“Pemuda adalah elemen strategis dalam pembangunan bangsa. Perubahan global menuntut respons cepat, dan kebijakan pelayanan pemuda harus adaptif, progresif, serta berpandangan jauh ke depan,” lanjutnya.
Senada dengan Wamenpora, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Yohan, menambahkan bahwa RAN Pelayanan Kepemudaan akan menjadi acuan bersama untuk memastikan setiap program kementerian menyasar pada penguatan kapasitas dan kepemimpinan pemuda.
“Pemuda tidak boleh lagi hanya jadi objek pembangunan, tapi harus menjadi subjek yang aktif membentuk arah bangsa. Melalui RAN, kita harap terjadi konsolidasi nyata antar-K/L dalam menyusun dan melaksanakan program-program kepemudaan,” kata Yohan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menggarisbawahi pentingnya integrasi kebijakan ini dengan visi pemerintahan mendatang yang mengedepankan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintah Presiden Prabowo menekankan pada penguatan SDM. Karena itu, semua kebijakan lintas sektor, termasuk pelayanan pemuda, harus sejalan dan mendukung tujuan besar pembangunan manusia Indonesia,” paparnya.
Ia juga mengusulkan agar Perpres yang tengah disusun tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga memiliki visi futuristik yang mampu menjawab tantangan dua hingga tiga dekade ke depan, termasuk menjawab visi besar Indonesia Emas 2045.
Dengan digelarnya rapat koordinasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dalam merumuskan kebijakan pelayanan kepemudaan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan hari ini, tetapi juga visioner dalam menyiapkan generasi emas masa depan.
**Benksu
