Sultan B.Najamuddin : Kementerian Ristek Dikti Ujung Tombak Agenda Indonesia Emas 2045

Uritanet, Jakarta –

“Kementerian Ristek Dikti menjadi ujung tombak andalan pemerintah dalam agenda Indonesia Emas 2045”, kata Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

Oleh karenanya, perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia juga menjadi pusat data bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah. Kampus memiliki modal akademik dan riset yang memadai untuk dijadikan rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha dan semua pihak yang membutuhkan data di era digital.

Ketua DPD RI ke -6 itu mengatakan selain bertanggungjawab dalam membentuk kualitas lulusan yang memiliki kapasitas technological entrepreneurship. Kampus memiliki peran penting sebagai pusat data di tingkat lokal.

“Data merupakan komoditi yang strategis dalam pengembangan teknologi dan informasi di era digital. Kampus memiliki peranan penting dalam menyiapkan komoditi data bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan dan penganggaran” tegasnya.

Baca Juga :  Opening Ceremony Paralimpiade 2024 Paris : Kontingen Indonesia “Fashion Show” Parade Budaya Nusantara di Place de la Concorde

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin pun meminta Kementerian Riset Tekhnologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus melakukan transformasi agar menjadi pusat riset dan pengembangan pembangunan nasional daerah.

Hal ini disampaikan Sultan saat menerima kunjungan Menteri Ristek Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro di ruang kerja Ketua DPD RI Senayan Jakarta (03/12). Dan untuk mencapai target pertumbuhan yang kuat, Indonesia membutuhkan syarat SDM yang memiliki keahlian yang spesifik dan berjiwa entrepreneur.

Baca Juga :  TIKI Bagi-Bagi Promo Diskon Ongkos Kirim Di Hari Sumpah Pemuda

Sementara Menteri Ristek Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan pihaknya akan berupaya keras menyiapkan SDM unggul dan inovatif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Ke depannya kita ingin Kampus menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan pembangunan nasional dan daerah”, tukasnya.

Di penghujung pembicaraan, Sultan juga menyampaikan aspirasi terkait kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kami minta pemerintah mengkaji dan memformulasi aturan UKT agar tidak memberatkan mahasiswa juga tidak membebani APBN.

“Mahasiswa dan pelajar seharusnya tidak dibebani dengan tagihan biaya kuliah yang tetapkan oleh pihak kampus. Demikian juga dengan biaya penelitian, sebaiknya digratiskan bagi mahasiswa”, pintanya.

)***Yuri Pribadi/ Tjoek

Share Article :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *