“Jangan-jangan praktik jual-beli WTP sudah normal di daerah. Berkaca dari hal ini, maka saya mengajak publik dan para pemerhati keuangan daerah, agar mendorong audit independen oleh professional sebagai bagian dari prognas. Audit independen ini setidaknya sebagai auditor pembanding, di mana hasilnya bisa disandingkan dengan auditor pemerintah, agar pengawasannya menjadi berimbang. Audit independen ini harus dilakukan di seluruh provinsi di tanah Papua”, kata Filep lagi, selaku Pimpinan Komite 1 DPD RI ini.
Share Article :