Uritanet, Jakarta –
Perbincangan terkait pentingnya etika politik menjaga jelang Pemilu 2024 yang ditanggal hitungan hari lagi ini,menjadi sorotan publik belakangan hari ini. Beberapa forum rektor kampus di indonesia menyuarakan tentang pentingnya Presiden hingga kepala daerah bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses pemilu.
Pengamat Politik, Dr. John Natan Palinggi, MM., MBA. mengritisi gaung etika politik yang tengah mencuat ke tengah publik belakang ini.
John N. Palinggi yang pernah menjadi Penatar Tingkat Nasional Manggala BP 7 dan pengajar di Lemhanas ini menegaskan, agar etika politik itu tidak boleh dibangun oleh prasangka, emosi, dan bahkan bersifat apriori.
“Prinsip pembentukan etika politik hendaknya berasal dari argumentasi yang rasional dengan sudut pandang yang objektif disertai fakta dan data. Sebab itu, jangan ada pesanan – pesanan tertentu,” kata John N.Palinggi (06/02) di Jakarta.
Demikian halnya, lanjut John Natan Palinggi yang juga Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), etika politik tidak turut serta dalam kajian politik praktis. Tapi hanya memberikan penilaian objektif.
Menurut John, etika politik yang dikoreksi dan dikritisi oleh sejumlah orang itu tidak pada tempatnya.
“Pasalnya, mereka mengkritik etika politik Presiden,namun yang mengkritik itu sendiri sesungguhnya tidak beretika.
Ditambah lagi orang yang mengkritik itu adalah orang yang juga makan gaji dari negara yang dipimpin presiden. Dimana etika dan moralnya!!,” tambahnya.
)**Git/Yurialgha