“Yang namanya prajurit itu, harus tunduk pada peradilan militer jika melakukan pelanggaran militer, tetapi harus tunduk pada peradilan umum jika melanggar hukum pidana umum. Kasus ini tindak pidana korupsi yang masuk dalam ranah peradilan umum atau tipikor, sehingga proses hukumnya tidak menggunakan mekanisme pidana militer, melainkan menggunakan mekanisme hukum pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi,” lanjut anggota Komite I DPD RI tersebut.
Di sisi lain, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melihat ada ketidakberesan di tubuh KPK. Permintaan maaf pimpinan KPK kepada Puspom TNI dianggapnya sebagai sikap yang bertentangan dengan semangat dan komitmen pemberantasan korupsi.
“Tindakan Pimpinan KPK yang meminta maaf kepada Puspom TNI dan menyalahkan penyidik merupakan unprofessional manner serta menunjukkan adanya ketidakberesan bekerja menangani persoalan korupsi di semua lini. Nyali ciut pimpinan KPK bertentangan dengan semangat dan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini telah dan sedang terus bangsa ini lakukan. Kita tentu masih ingat kasus cicak vs buaya, dan rakyat berada di barisan KPK,” ujarnya mengingatkan.
Gus Hilmy menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga produk reformasi yang memiliki mandat memberantas korupsi. Selain itu, Gus Hilmy mengajak semua kalangan masyarakat untuk terus mengawal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu di semua instansi.