“Lembaga adat itu sudah dijamin oleh konstitusi. Untuk itu Kemendagri harus melibatkan lembaga adat Betawi dalam revisi UU No. 29 Tahun 2007 ini seperti dulu di Aceh dan Papua,” ujar Dailami Firdaus.
Selain itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Abraham Liyanto mengatakan pemerintah harus berkaca pada pesta demokrasi pada 2019 lalu. Pada 2019 banyak korban jiwa yang timbul baik dari pelaksanaan di lapangan hingga pemungutan suara.
“Saya pribadi menyarankan ada strategis khusus agar kejadian 2019 lalu tidak terulang lagi korban jiwa. Apakah nanti ada terobosan baru yang lebih ringkas atau dibantu oleh teknologi sehingga petugas di lapangan tidak kelelahan,” harap Abraham Liyanto.
Share Article :