Jadi rincian biaya untuk renovasi tersebut meliputi biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan konstruksi, biaya pengawasan konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan dengan total kebutuhan Rp. 16,7 miliar, imbuh Empi.
Empi pun mengutarakan berdasarkan surat analisis kebutuhan biaya renovasi ruang kerja Anggota DPD RI yang diterbitkan Kementerian PUPR. Setjen DPD RI menyampaikan usulan pengajuan anggaran kegiatan renovasi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS.
“Awal mulainya kami melakukan pembahasan bersama Komisi III DPR RI terkait usulan kebutuhan anggaran renovasi ruang kerja Anggota DPD RI, lalu pembahasan bersama Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS dengan menyampaikan kondisi eksisting ruang kerja Anggota DPD RI yang sejak awal pembangunan belum pernah dilakukan renovasi,” kata Empi.
Empi juga menjelaskan besaran usulan kebutuhan anggaran renovasi ruang kerja Anggota DPD RI disampaikan sesuai dengan analisis Kementerian PUPR. Selain itu Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan PPN/BAPPENAS telah melakukan pengecekan secara langsung atas kondisi eksisting ruang kerja Anggota DPD RI.
Jadi kami usulkan tahun ini, karena pada tahun anggaran 2020 sampai 2022 belum memungkinkan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.