Uritanet, Jakarta –
Kebijakan pemerintah memberikan tax holiday atau insentif pajak kepada pelaku usaha pertambangan mineral nikel selama ini merugikan penerimaan pajak negara. Dinilai Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Sultan B.Najamudin tidak tepat.
Karena dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah menghapus subsidi pupuk terhadap komoditas perkebunan rakyat.
“Kita bisa melihat, kekayaan nikel kita diekstraksi sedemikian rupa dan pengusahanya diberikan insentif pajak. Sementara petani sawit dan karet harus mengurangi kebutuhan pangannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pupuk non subsidi bagi tanaman kelapa sawit dan karet dalam skala usaha yang kecil”, ungkap Sultan (23/05).
Kelapa Sawit dan Karet alam merupakan komoditas unggulan yang sejak lama telah berkontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Kedua komoditas ini tidak kalah pentingnya dengan biji nikel yang digandrungi pemerintah akibat perkembangan industri kendaraan listrik.