Hal itu berkaca dari apa yang ditelaah oleh August. Dia menjelaskan, dalam praktek sebelumnya, banyak bansos ataupun program Pemprov yang tidak tepat sasaran lantaran diberikan pada mereka yang tidak berdomisili di DKI Jakarta.
“Kami mendukung wacana itu, artinya anggaran yang kami setujui seringkali dikeluhkan kurang, terutama dalam memberikan bantuan sosial, yang nyatanya tidak tepat sasaran,” ujar Agust Hamonangan.
Namun, dirinya meminta Disdukcapil DKI Jakarta agar memerhatikan jangka waktu orang tersebut yang tidak tinggal di Jakarta. Bisa saja, sambungnya, orang tersebut ke luar kota untuk bekerja dan akan kembali ke Jakarta suatu hari nanti.
“Orang-orang yang akan dinonaktifkan NIK-nya harus diberikan notifikasi entah melalui SMS atau melalui perangkat RT/RW di daerah tempat dia tinggal sekarang agar tidak terjadi kesalahpamahaman,” tuturnya.
Sebelumnya diketahui, Disdukcapil DKI Jakarta akan menonaktifkan sekitar 194 ribu KTP warga Jakarta yang tidak lagi tinggal di Jakarta. Hal itu seiring dengan tingkat kepadatan penduduk di Ibu Kota yang dinilai tidak terkendali.