“Karena yang saat ini terjadi adalah diskriminasi dari sisi pengembangan sarana dan prasarana tranportasi udara. (Pembangunan di) wilayah barat dan wilayah tengah berkembang. Sedangkan wilayah timur (pembangunan) berjalan di tempat karena semua terkonsentrasi di satu titik,” ujar Legislator dari Dapil Papua ini.
Selain itu, jalur navigasi udara ke Papua yang dimiliki melalui connecting flight dari Jakarta- Makassar sampai dengan daerah- daerah lain di Papua ini sangat kacau.
Karena itu, dalam rapat ke depannya bersama dengan Badan Anggaran, Bappenas, Menteri Keuangan, termasuk dengan Menteri Perhubungan, dirinya berkomitmen untuk mendorong penyusunan ulang grand design transportasi udara di wilayah timur. Sehingga ke depannya, ada asas keadilan yang didapatkan dari pemerintah pusat.