20 Tahun Sawah Desa Pendowo Asri Belum Dapat Perhatian Pemda

Share Article :

Uritanet, Jakarta

Menurut Kepala Desa Pendowo Asri Hendri, saat ini ada 12 Kelompok Tani dengan lahan garapan seluas kurang lebih 2500 hektar yang terdampak dan tidak dapat digarap karena tertutup air. Harapan kami proposal dari Kampung Pendowo Asri yang kami ajukan bisa segera direalisasikan dalam waktu yang singkat, sudah 20 tahun kami secara swadaya dan belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

“Kami sudah mengajukan aspirasi ke kabupaten dan balai besar, hanya diterima dan tidak pernah ada tindak lanjut sampai sekarang. Kami harap melalui Komite II DPD RI dapat mendorong pihak terkait dapat segera menindaklanjuti aspirasi kami dan mendapatkan hasil,” harap Kepala Desa Pendowo Asri.

Kepala Desa Pendowo Asri berharap aspirasi yang berisi permohonan pengajuan jaringan aliran irigasi persawahan dan tanggul penangkis di Desa Pendowo Asri agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait karena sudah terlalu lama belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Baca Juga :  Program Padat Karya Kerjasama Dengan KSOP Ambon

“Ia menjelaskan saat ini lahan garapan yang ada sudah tertutup menjadi rawa dan mengganggu persawahan milik warga saat curah hujan tinggi, warga saat ini sudah kekurangan biaya untuk menanggulangi sendiri,” tambahnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menerima audiensi dari Kelompok Tani Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Aspirasi tersebut diserahkan ke Komite II DPD RI karena hingga saat ini belum mendapat perhatian langsung dari pemerintah daerah terkait Pengajuan Pencetakan Sawah, Jaringan Aliran Irigasi Persawahan, Tanggul Penangkis di Desa Pendowo Asri.

Baca Juga :  Distrik Kamundan Teluk Bintuni Butuh Air Bersih

“Selaku pimpinan Komite II DPD RI saya menerima aspirasi dan aduan dari Kelompok Tani Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Usulan yang disampaikan ini akan saya teruskan langsung ke Kementerian PUPR dan Balai Besar PUPR Pengairan Lampung untuk segera ditindaklanjuti,” ucap Anggota DPD RI Lampung Bustami Zainudin, yang juga Wakil Ketua Komite II DPD RI saat menerima audiensi tersebut di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta (15/3).

)**mas/tjoek

 

Share Article :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *