Uritanet, Jakarta-
Komite III DPD RI dukung percepatan transformasi sistem kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI untuk memajukan masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat. Dan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran setiap tahunnya. Pada Tahun 2023 anggaran kesehatan sebesar Rp. 178,7 Triliun atau sebesar 47,8%, dari jumlah tersebut atau setara dengan Rp. 85,5 Triliun merupakan pagu anggaran Kementerian Kesehatan yang teralokasi dalam APBN Tahun 2023.
“Sebagai mitra kerja, Komite III DPD RI berkepentingan untuk memastikan capaian secara maksimal dalam penggunaan, peruntukan dan pendistribusian program dan anggaran sebagaimana ditetapkan merata ke seluruh daerah di Indonesia,” ungkap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya pada rapat kerja dengan Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono membahas realisasi Program Kerja 2022 dan Rencana Kerja 2023 Kementerian Kesehatan RI, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta (31/1).
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono memaparkan Realisasi Kerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023, dimana Kementerian Kesehatan mendapat mandat dari presiden agar segera menyelesaikan vaksinasi Covid-19 secepat mungkin, mengatasi pandemi, dan percepatan transformasi sistem kesehatan Indonesia.
“Melalui program prioritas transformasi layanan primer, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana peningkatan akses layanan rujukan dari program Kemenkes terus didorong agar layanan tersebut dapat dirasakan seluruh kalangan masyarakat,” jelas Dante.
Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan sebagai upaya memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia, transformasi layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Dante menambahkan untuk Rencana Program Kerja Tahun 2023, Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan sebagai upaya memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia.
“Salah satunya pembaruan platform integrasi dan standarisasi dengan nama ‘Satusehat’ menggunakan big data kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi,” tukas Dante.
Beberapa aspirasi anggota DPD RI mengharapkan Kementerian Kesehatan RI memperhatikan pemerataan fasilitas pembangunan di daerah, pemenuhan kebutuhan tenaga dokter bidan dan perawat, serta sistem penggajian tenaga kesehatan di daerah.
“Indonesia harus mempunyai RS yang berstandar dan bertaraf internasional di beberapa titik di Indonesia agar tidak ketinggalan dengan negara lainnya dan orang-orang tidak berobat terus ke luar negeri,” harap Anggota DPD RI Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa.
)***mas/ yuri