Uritanet, – Belum lama ini Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) menuntut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lantaran kepengurusan mereka tak kunjung dilantik. Bukan tanpa alasan, PDSRKI menuding hal tersebut buntut dari sentimen IDI kepada Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang sempat menjabat Ketua Umum PDSRKI.
Polemik PDSRKI dengan IDI lantas disorot anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Menurutnya, pemerintah,dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI,perlu ikut mengawasi konflik internal yang dinilai bisa mengganggu pelayanan kesehatan.
“Pemerintah jangan hanya diam dan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Banyaknya dokter spesialis radiologi klinik yang terancam tak bisa praktik merupakan masalah serius yang butuh penyelesaian segera,”kata Netty dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (14/10).
Netty menyayangkan ratusan dokter radiologi yang disebut terancam tak bisa menjalani praktik lantaran pengajuan Surat Tanda Registrasi (STR) tersendat. STR merupakan syarat praktik yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
Seperti diketahui, penolakan pengajuan STR dikarenakan hanya Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) yang ‘diakui’ IDI. PDSRI merupakan nama perhimpunan dokter spesialis radiologi sebelum akhirnya diubah menjadi PDSRKI.
“Apabila ini dibiarkan berlarut-larut,maka yang terganggu adalah pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan,” bebernya.
)***