Uritanet, – Saat reses, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) beberapa kali menyambangi komunitas nelayan yang ada di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Salah satunya adalah komunitas nelayan di Tarakan yang dipimpin Agus Rustiyanto. Dan bukan hanya itu saja, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini juga telah menemui pihak swasta yaitu sebuah perusahaan start up berbasis e – commerce perikanan yang saat ini sedang berkembang menjadi mitra nelayan di seluruh Indonesia (2/8).
Fernando Sinaga menyatakan tekadnya untuk mendorong kemitraan pemerintah, swasta dan komunitas masyarakat dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kaltara. Potensi kelautan dan perikanan di Kaltara sangatlah bagus untuk dikembangkan. Namun permainan dari tengkulak membuat harga ikan menjadi tinggi.
“Ini yang saya temukan selama masa reses saat ini. Karena itu butuh pendampingan terhadap nelayan dari pemerintah dan sektor swasta agar nelayan bisa sejahtera”, jelas Fernando.
Menurut Anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini, kemitraan tersebut bisa dimulai dari Kementerian ATR/BPN yang harus memastikan penyelesaian permasalahan yang selama ini tak kunjung selesai, yaitu hak tanah yang ada diatas laut.
“Bukan hanya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus memastikan dukungan anggaran dan peningkatan kapasitas para komunitas nelayan. Sudah diingatkan Presiden Jokowi waktu GTRA Summit di Wakatobi agar kementerian ini jangan lagi mementingkan ego sektoral”, tegasnya.
Sektor swasta juga sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan di Kaltara. Nelayan mengeluh biaya tinggi, tidak sebanding dengan hasilnya. Karena itu banyak komunitas nelayan di Tarakan dan Nunukan yang butuh pendampingan pihak swasta.
“Saya sudah berdiskusi dengan Aruna, perusahaan start up perikanan yang akan melakukan dampingan para nelayan di Kaltara”, ungkap Fernando.
Dan kemitraan pemerintah, swasta dan komunitas nelayan dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di Kaltara ini haruslah bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan; membuat harga menjadi netral dan tidak ada monopoli; dan memangkas regulasi ekspor yang berbelit – belit dan merugikan nelayan.
“Saya yakin model kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat nelayan di Kaltara akan menjadi pendekatan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan nelayan yang berkelanjutan”, tutup Fernando.