“Kedatangan kami untuk berdiskusi dan meminta saran mengenai penghapusan tenaga honorer pada 2023 nanti dan wacana pemekaran nagari Sumatera Barat,” paparnya.
Namun, jika dipaksakan diberhentikan secara mendadak, sama saja negara ikut memiskinkan rakyatnya. Sepanjang daerah memiliki kemampuan membayar, itu silakan saja. Jika honorer sesuai dengan kebutuhan itu tidak masalah tapi jangan memutus langsung, ucap Alirman Sori yang di dampingi Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan DPD RI Heru Firdan, Jakarta (20/6).
Share Article :