Uritanet,- Proses recovery ekonomi belum sepenuhnya normal. Bahkan, kita masih merasakan indeks ketimpangan masyarakat yang semakin lebar menyusul inflasi harga kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang kehidupan lainnya. Untuk itu, meminta semua stakeholder bangsa, terutama elit politik, agar menghentikan kegaduhan yang justru menyakiti hati rakyat yang sedang susah dan masih harus berjibaku bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19
Demikian ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalsm Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VIII Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, di Grand Empire Palace Surabaya (26/5) yang bertemakan ‘Memperkokoh Peran Pemuda Pancasila Jawa Timur Sebagai Pembangkit Kemandirian Masyarakat’.
Menurutnya, masyarakat sangat merasakan dampak inflasi dan kenaikan sejumlah barang kebutuhan pokok. Apalagi, angka pengangguran dan PHK selama dua tahun pandemi masih menjadi penyumbang meningkatnya angka kemiskinan akut di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Timur. Kesulitan rakyat di lapis bawah jangan lagi ditambah dengan pola komunikasi elit politik yang membuat gaduh, apalagi dengan mengumbar narasi-narasi yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat.
Senator asal Jawa Timur itu khawatir kesabaran rakyat habis. Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin timbul gejolak sosial yang tak diinginkan. Karena itu, Pemuda Pancasila harus menjadi garda terdepan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Pemuda Pancasila lahir sebagai penjaga Pancasila, di mana salah satunya adalah memastikan sila ketiga Pancasila tetap terjaga.
Pemuda Pancasila memiliki tugas abadi yang melekat sepanjang masa pada diri seluruh kader Pemuda Pancasila untuk memastikan Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa. Pancasila adalah mutiara terpendam yang sudah ada sebelum negara ini lahir. Dan, Pancasila adalah sistem yang paling sesuai dengan watak dan DNA asli bangsa ini. Karena Pancasila adalah sebuah wadah yang utuh bagi bangsa yang bhinneka ini.
“Tugas abadi itu tidak hanya ada di pundak Anda para kader Pemuda Pancasila di Jawa Timur, tetapi menjadi tugas abadi semua kader Pemuda Pancasila di manapun mereka berada. Termasuk menjadi tugas saya di DPD RI dan menjadi tugas Saudara Bambang Soesatyo di MPR RI,” tutur LaNyalla.
Sekaligus mengajak kader Pemuda Pancasila di manapun berada, khususnya Jawa Timur, untuk mengambil peran melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa yang keliru. Kerusakan ini harus disudahi. Kita harus berpikir sebagai seorang Negarawan. Kita harus memikirkan nasib anak cucu kita.
“Sebab, hukum alam akan memangsa mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan, alam tidak mengenal siapa yang melubangi kapal, tetapi semua penumpang kapal akan tenggelam,” jelasnya.
Rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara, tidak memiliki saluran yang cukup untuk menentukan arah perjalanan bangsa. Sebab, sejak amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam, partai politik dan DPR RI menjadi satu-satunya penentu arah perjalanan bangsa.
“Karena hanya partai politik yang dapat mengusung calon pemimpin nasional. Itu pun masih diberi ambang batas atau presidential threshold, sehingga tidak semua partai politik dapat mengusung kader terbaiknya untuk menjadi calon pemimpin nasional,” papar LaNyalla.
Arah perjalanan bangsa ditentukan oleh partai politik melalui DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. Sehingga, beberapa undang-undang lahir meskipun mendapat protes keras dari masyarakat. Muara dari situasi tersebut adalah semakin menguatnya oligarki ekonomi yang semakin mencengkram Republik ini melalui penguasaan mereka atas sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.
“Inilah kondisi kebangsaan kita hari ini yang mutlak dan wajib kita koreksi. Kondisi ini sama sekali bukanlah kondisi yang diinginkan para pendiri bangsa ini. DPD RI sebagai representasi elemen masyarakat civil society non partai politik pun telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden yang diatur di Undang-Undang Pemilu,” tegasnya.
Kondisi tersebut semakin menjauhkan kita dari cita-cita lahirnya bangsa ini, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain semakin menjauhkan kita dari tujuan hakiki lahirnya negara ini, yaitu untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Kita wajib melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir orang yang menguasai modal dan berada di lingkar kekuasaan,” tuturnya.
Hal inilah yang menjadi tugas abadi kader Pemuda Pancasila. Kesadaran seluruh rakyat Indonesia harus digugah lantaran ada kekeliruan mendasar dengan sistem demokrasi di negeri ini. Bangsa Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila yang merupakan karya luhur para pendiri bangsa.
“Mari kita rapatkan barisan. Kita harus bangkit. Harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara, sekaligus sistem ekonomi nasional negara ini demi Indonesia yang lebih baik. Pemuda Pancasila diharapkan menjadi garda terdepan untuk membangun kesadaran bangsa akan pentingnya Pancasila sebagai way of life bangsa ini,” demikian LaNyalla.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Ahmad M Ali, meminta seluruh pengurus Pemuda Pancasila di Indonesia untuk bertransformasi, mengubah rumah besar Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila tak hanya sebagai tempat konsolidasi organisasi secara internal, tetapi juga menjadi rumah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Pemuda Pancasila dilahirkan atas tuntutan sejarah. Sebab, cita-cita para pendiri bangsa saat itu mengalami distorsi. Banyak riak yang terjadi. Banyak rongrongan terhadap NKRI dari mereka yang ingin melakukan perubahan atas dasar negara Pancasila. Sejarah perjalanan ini menjadi catatan penting bagi Pemuda Pancasila saat ini, ungkap Ahmad M Ali lagi.
Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan kepemimpinan. Dalam perubahan situasi kebangsaan itu, organisasi Pemuda Pancasila dituntut untuk terus dapat eksis. Organisasi Pemuda Pancasila terlahir untuk mengawal NKRI. Organisasi ini harus bertahan hidup seratus, bahkan seribu tahun lagi. Oleh karenanya, diperlukan adaptasi dan penyesuaian diri pada tubuh Pemuda Pancasila. Dalam konteks tersebut, Ahmad M Ali menilai perlunya perubahan mendasar di internal organisasi Pemuda Pancasila.
“Kalau ingin eksis, maka kita harus dicintai oleh rakyat. Maka, satu-satunya jalan adalah Pemuda Pancasila harus bertransformasi. Perubahan itu harus dimulai dari internal kita sendiri,” kata Ahmad M Ali.
Sayangnya, Pemuda Pancasila disebut sebagai kumpulan para preman. Hal itu tentu tak baik bagi citra organisasi Pemuda Pancasila. Sebab, jika hal itu terus dipertahankan, maka Pemuda Pancasila akan ditinggalkan oleh rakyat.
“Kalau karakter itu tidak kita ubah, jangan berpikir organisasi ini akan hidup lebih lama, karena akan ditinggalkan rakyat Indonesia. Maka, saya instruksikan, sebagaimana perintah Ketua Umum, mulai hari ini, PP Jawa Timur dan seluruh kader Pemuda Pancasila di Indonesia harus berubah,” tegas dia.
Jika pada masa lalu Pemuda Pancasila sering terlibat dalam keributan dengan sesama ormas, maka, kata Ahmad M Ali, saat ini Pemuda Pancasila harus ‘ribut’ ketika kepentingan rakyat diganggu.
“Kita harus hadir di tengah-tengah kepentingan rakyat. Ini yang harus kita tanamkan. Dibutuhkan pemahaman atas perubahan yang terjadi. Melalui Muswil ini, saya memerintahkan agar Pemuda Pancasila mulai membuka kantor-kantor, rumah besar Pemuda Pancasila, yang tak hanya digunakan untuk membicarakan kepentingan Pemuda Pancasila saja, tetapi juga digunakan sebagai rumah untuk membicarakan kepentingan rakyat,” papar Ahmad M Ali.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menjelaskan bahwa mendukung eksistensi organisasi Pemuda Pancasila untuk dapat terus berkibar. Ia pun sependapat dengan pernyataan Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur yang juga Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, agar Pemuda Pancasila tampil berani memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.
“Saya setuju kalau tadi dikatakan oleh Pak LaNyalla kita harus berani. Artinya, kalau tak sesuai, bukan hanya bersuara tapi juga bertindak,” tegas Emil Dardak.
Ia mengaku selalu sejalan dengan pemikiran LaNyalla. Hal itu dapat dilihat dari rekam jejak pernyataannya di sejumlah media terkait situasi dan kondisi kebangsaan terkini.
“Rekam jejak saya secara pribadi, pandangan saya sama dengan Pak LaNyalla. Saya kira itu logis. Pesan Pak LaNyalla adalah pesan kepada masyarakat Jatim yang bernaung di bawah bendera Pemuda Pancasila,” ujarnya.
Emil juga menyitir pidato Waketum MPN Pemuda Pancasila soal kecintaan kepada rakyat. “Memang ada stereotipe bahwa Pemuda Pancasila itu kumpulan preman. Tapi preman bagi saya adalah Pemuda Keren dan Budiman,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Panitia Muswil ke-VIII MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, berharap, dengan tema yang diambil pada Muswil kali ini, Pemuda Pancasila harus memotivasi dan menyalakan bara kebangkitan masyarakat Indonesia dengan bahan bakar kader yang militan, tangguh, profesional dan kreatif.
Pada forum ini juga nantinya akan diambil berbagai keputusan strategis yang akan ditetapkan. Forum ini juga dimaksudkan untuk terus-menerus memaksimalkan peran dan fungsi kader serta anggota. Dan dijelaskannya, secara keseluruhan Muswil kali ini dihadiri 38 MPC di tingkat kabupaten/kota, di mana masing-masing MPC mengirimkan tiga orang kadernya. Muswil ini juga dihadiri oleh anggota dan simpatisan yang secara total berjumlah lebih dari seribu orang, kata Adik.
Muswil ke-VIII MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur di Hotel Grand Empire Palace Surabaya, dihadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Ahmad M Ali, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Arif Rahman, Ketua Umum Srikandi Pemuda Pancasila Sarimaya dan sejumlah Ketua MPW PP dari beberapa provinsi. Hadir pula Pimpinan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Partai Politik Wilayah Jawa Timur, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur dan 38 Ketua dan Sekretaris MPC PP se-Jawa Timur.