“Dalam suasana sosial ekonomi yang semakin kompleks, kepiawaian Kepala Daerah dalam mengelola dan mempromosikan potensi daerah yang tersedia secara efektif, efisien dan sistematis adalah kunci kesuksesan dalam menekan angka kemiskinan di daerah. Kepala daerah harus mampu mengendalikan agenda pribadi yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya, dan berani mengambil resiko kebijakan ekonomi, dengan selalu memperhatikan aturan yang digariskan oleh undang-undang dan aturan lainnya”, tutupnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 5,5-6,3 persen dan 8,5-9,0 persen, dan tingkat ketimpangan atau rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.