Demonstrasi Penolakan Otsus dan Pembentukan DOB Terjadi Di Provinsi Papua dan Papua Barat

“Yang mengherankan adalah ketika lembaga-lembaga formal telah menyampaikan pandangannya kepada pemerintah yakni Menko Polhukam, Mendagri, Menteri PPN hingga kepada Presiden secara langsung, namun sampai dengan saat ini kita melihat bahwa pemerintah mengesampingkan aspirasi daerah dan cenderung otoriter,” sambungnya.

Filep berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini mampu menjaga harmoni, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi di Papua dengan baik sehingga jauh dari praktik-praktik Orde Baru yang sangat otoriter.

Baca Juga :  Penting Bakal Capres Memiliki Komitmen Terhadap Pembaharuan Sistem Politik

Share Article :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *