Dengan treatment kebijakan pembatasan penguasaan lahan sawit yang dikombinasikan dengan pembangunan pabrik CPO dan minyak goreng oleh BUMN dan BUMD, lanjutnya, seharusnya petani tidak harus menanggung dampak kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng yang dilakukan pemerintah saat ini.
“Kami sangat menghargai intervensi kebijakan pemerintah yang secara mengejutkan menutup kran ekspor CPO saat, meskipun harus diakui hal itu juga berdampak langsung pada penurunan Nilai Tukar Petani sawit di daerah. Semoga kebijakan ini tidak berlangsung lama, dan pemerintah segera memperbaharui sistem pengelolaan industri sawit nasional secara profesional dan proporsional”, tutupnya.
Share Article :