Uritanet,- Meminta pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk lebih memprioritaskan putera daerah sebagai Pejabat Kepala Daerah di ratusan daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah definitif hingga 2024 nanti.
“Kami mendapat laporan masyarakat bahwa terdapat Pj Kepala Daerah yang bukan berasal daerah tersebut. Ini tentu akan sangat rentan dengan konflik akibat lemahnya dukungan dan legitimasi sosial masyarakat setempat”, ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu.
Menurutnya, meskipun bukan merupakan hasil politik, dukungan sosial politik masyarakat dan lembaga politik lokal seperti DPRD adalah sangat penting bagi seorang Pj Kepala Daerah. Pemerintah harusnya memiliki pertimbangan psikologi sosial yang lebih baik dalam agenda perekrutan PJ kepala daerah.