Yogyakarta ! Uritanet.com –
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian dunia di Lebanon yang berada di bawah naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Gus Hilmy menegaskan bahwa peristiwa gugurnya prajurit tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam misi internasional. Ia meminta negara hadir secara nyata dengan langkah tegas dan terukur.
“Ini bukan sekadar kabar duka. Ini tamparan keras bagi kita semua. Prajurit kita berangkat membawa mandat perdamaian dunia, bukan untuk menjadi korban. Negara tidak boleh diam. Harus ada jaminan hidup yang jelas, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan pasukan Indonesia dalam misi perdamaian, terutama di wilayah dengan eskalasi konflik tinggi.
“Solidaritas itu penting, tapi keselamatan prajurit adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Selain itu, Gus Hilmy mengkritik keras Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinilai belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap pasukan perdamaian. Ia juga mendesak agar PBB bertindak tegas terhadap Israel.
“PBB tidak boleh lepas tangan. Harus ada perlindungan maksimal di lapangan. Bahkan, sanksi nyata terhadap Israel perlu dipertimbangkan agar ada efek jera,” katanya.
Terkait wacana pengiriman pasukan dalam skema Board of Peace (BoP), termasuk ke Gaza, Gus Hilmy mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan strategis.
“Pemerintah harus berpikir sangat matang. Ini bukan keputusan sederhana. Jangan sampai kita menempatkan prajurit dalam risiko besar tanpa kesiapan dan legitimasi yang kuat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya legitimasi konstitusional dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut pengiriman ribuan personel TNI ke luar negeri.
“Apakah kebijakan ini sudah mendapat persetujuan parlemen? Ini menyangkut nyawa prajurit. Tidak bisa diputuskan sepihak,” ujarnya.
Gus Hilmy menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar setiap kebijakan strategis negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan parlemen agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
)**Tjoek / Foto Ist.