Jakarta ! Uritanet.com –
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan desa berbasis keberlanjutan melalui konsep Green Village.
Konsep ini menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat sekaligus garda terdepan penjagaan ekosistem dan ketahanan lingkungan nasional.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan resmi di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Dalam forum strategis itu, Sultan menegaskan bahwa DPD RI tidak hanya menjalankan fungsi konstitusional pengawasan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengawal implementasi program Presiden agar benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa.
Menurut Sultan, tantangan perubahan iklim dan krisis lingkungan menuntut kolaborasi lintas lembaga yang nyata dan terukur. DPD RI, dengan jaringan politik dan representasi daerah yang luas, dinilai memiliki posisi strategis untuk mempercepat pembangunan desa yang berorientasi jangka panjang.
“Kolaborasi lintas lembaga adalah kunci. Desa harus kita bangun sebagai ruang hidup yang produktif sekaligus lestari. DPD RI siap berkolaborasi dengan Kementerian Desa untuk memastikan arah pembangunan itu berjalan konsisten hingga ke akar,” tegas Sultan.
Ia menjelaskan, DPD RI memiliki 152 anggota yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Potensi tersebut menjadi kekuatan politik dan sosial yang relevan untuk mendukung Kementerian Desa dalam membina lebih dari 75 ribu desa di seluruh tanah air.
Melalui konsep Green Village, desa diarahkan menjadi pusat pendidikan lingkungan, pelestarian ekosistem, serta penguatan ketahanan ekologis.
Inisiatif ini juga selaras dengan gagasan Green Democracy yang diinisiasi Sultan, serta pengembangan Green Parliament yang telah dijalankan DPD RI sebagai komitmen kelembagaan terhadap isu lingkungan.
Sultan menekankan bahwa pembangunan ekonomi desa dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan.
“Potensi ekonomi desa akan kita kapitalisasi secara cerdas, bahkan hingga menembus pasar global. Namun pada saat yang sama, desa harus menjadi basis utama penjaga ekosistem dan ekologi lingkungan kita,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyambut positif inisiatif Ketua DPD RI tersebut. Ia menilai konsep Green Village sangat relevan dengan visi pembangunan desa yang subur, mandiri, dan berdaya saing, termasuk dalam pengembangan desa wisata dan desa berbasis ekspor.
Yandri menegaskan komitmennya untuk membangun desa bersama DPD RI melalui model Green Village yang terukur dan berkelanjutan.
Menurutnya, DPD RI merupakan mitra strategis Kementerian Desa dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, produktif, dan ramah lingkungan.
“Ke depan, kami sepakat untuk merumuskan secara teknis lokasi dan model Green Village dengan pilot project di sejumlah daerah. Program ini diharapkan menjadi contoh nasional sekaligus meninggalkan jejak sejarah pembangunan desa yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” terang Yandri.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu, Ketua Komite III Filep Wamafma, serta Ketua Komite IV Ahmad Nawardi.
Kehadiran lintas komite tersebut menegaskan kuatnya dukungan internal DPD RI terhadap penguatan sinergi pembangunan desa hijau.
Dengan kesepahaman ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama masa depan Indonesia.
Ketika negara hadir melalui kolaborasi yang konkret, dan desa diberi ruang untuk tumbuh secara berkelanjutan, maka Green Village bukan sekadar konsep, melainkan fondasi kokoh menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi, tangguh secara ekologi, dan bermartabat bagi generasi yang akan datang.
)**Tjoek / Foto Ist