Uritanet – Jakarta 17 Desember 2025. Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi strategi utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memastikan transformasi ekonomi biru berjalan berkelanjutan. Sepanjang 2025, KKP menempatkan pembangunan SDM kelautan dan perikanan sebagai fondasi peningkatan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Komitmen tersebut disampaikan dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (Part 3) yang digelar di Media Center KKP, Jakarta, Rabu (17/12). Forum ini memaparkan kinerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta BPPSDM KP sebagai motor pengembangan kapasitas manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Kepala BPPSDM KP Nyoman Radiarta menegaskan bahwa pembangunan SDM tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga mencetak pelaku usaha dan aparatur yang mampu mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi biru sangat ditentukan oleh kesiapan manusia yang menjalankannya.
Sepanjang 2025, BPPSDM KP mencatat telah melatih 18.556 masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai subsektor strategis, mulai dari perikanan tangkap terukur berbasis kuota, budi daya berkelanjutan, hingga pengolahan hasil perikanan dan pengendalian sampah plastik laut. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
Di bidang pendidikan vokasi, KKP memperkuat peran satuan pendidikan kelautan dan perikanan dalam menyiapkan generasi muda pesisir yang siap kerja dan siap usaha. Seluruh peserta didik berasal dari keluarga pelaku utama sektor KP, seperti nelayan dan pembudi daya. Hingga akhir 2025, tingkat serapan lulusan pendidikan vokasi KP mencapai 90,8 persen, baik di dunia usaha dan industri, instansi pemerintah, maupun kewirausahaan.
“SDM adalah kunci. Tanpa SDM yang unggul, kebijakan ekonomi biru tidak akan berjalan optimal. Karena itu, BPPSDM KP memastikan seluruh program pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penyuluhan terintegrasi dalam satu ekosistem pembangunan SDM KP,” ujar Nyoman Radiarta.
Penguatan daya saing tenaga kerja juga dilakukan melalui standardisasi dan sertifikasi. BPPSDM KP mencatat sebanyak 3.659 SDM kelautan dan perikanan telah memperoleh sertifikat kompetensi sepanjang 2025.
Selain itu, 51 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) disusun untuk memastikan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri nasional dan global.
Di sisi tata kelola, BPPSDM KP mengembangkan sistem pembelajaran berbasis Corporate University guna mendorong aparatur KKP menjadi organisasi pembelajar. Hingga September 2025, sistem ini telah menjangkau 215 aparatur KKP melalui pelatihan terintegrasi dan berkelanjutan.
Pendampingan langsung ke masyarakat tetap menjadi fokus utama. Sebanyak 3.989 penyuluh kelautan dan perikanan dikerahkan ke seluruh Indonesia untuk mendampingi nelayan, pembudi daya, dan pelaku usaha melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas produksi, serta pendataan berbasis KUSUKA. Para penyuluh juga berperan aktif mendukung Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selain itu, BPPSDM KP mendukung program prioritas Presiden dengan menyiapkan SDM untuk budi daya perikanan darat di 100 kabupaten/kota, pengembangan budi daya udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta penyediaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi. Sepanjang 2025, sebanyak 10.900 nahkoda, perwira, dan anak buah kapal telah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.
Dengan berbagai capaian tersebut, KKP optimistis pembangunan SDM kelautan dan perikanan akan menjadi penggerak utama ekonomi biru nasional. Melalui SDM yang unggul, adaptif, dan berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat fondasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
**Benksu
