Jakarta (Uritanet) :
Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuai sambutan positif dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Senator DPD RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, yang menyebut langkah tersebut sebagai sinyal kuat untuk mengakhiri praktik penyimpangan antara hukum dan kekuasaan.
Bagi Irman, langkah Presiden Prabowo bukan hanya sekadar keputusan administratif, tetapi merupakan sebuah lompatan kenegarawanan. Ia menyatakan bahwa bangsa ini terlalu lama terluka oleh “perselingkuhan” antara hukum dan politik.
“Jangan ada lagi kriminalisasi hukum yang mencederai tatanan berbangsa dan bernegara. Negara tidak boleh membiarkan teknokrat dan politisi dijadikan korban karena keputusan sah atau sikap politiknya,” tegas Irman dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).
Langkah abolisi dan amnesti ini telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI, melalui dua surat resmi Presiden tertanggal 30 Juli 2025. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atgas, menekankan bahwa keputusan tersebut dilandasi semangat menjaga persatuan dan menyulam kembali simpul-simpul kebangsaan yang sempat renggang.
Namun Irman menekankan, lebih dari sekadar rekonsiliasi politik, keputusan ini menjadi momentum moral untuk membenahi sistem hukum Indonesia. Ia menyebut, keberanian Presiden Prabowo mencerminkan upaya membangun fondasi demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi hak berpikir serta integritas pejabat publik.
“Keputusan ini adalah pesan kuat bahwa negara hadir bukan untuk membungkam, tapi untuk merangkul,” ujar Irman.
Sebagai Dewan Pakar Majelis Ekonomi Bidang UMKM PP Muhammadiyah, Irman juga mengingatkan pentingnya menciptakan iklim inklusif yang mengedepankan kolaborasi, bukan konfrontasi, antara kekuatan politik yang ada.
“Kita tidak bisa membangun Indonesia hanya dengan satu warna politik. Harus ada ruang bersama, ada jalan tengah yang memperkuat rasa kebangsaan,” tambahnya.
Langkah berani Prabowo telah membuka jendela harapan baru dalam tata kelola politik dan hukum di Indonesia. Apa yang disampaikan Irman Gusman bukan sekadar dukungan, tetapi ajakan untuk bangkit dari kegelapan hukum transaksional menuju terang budi nurani berbangsa.
Kini saatnya Indonesia menapaki era baru—di mana kejujuran tak lagi dihukum, dan politik tak lagi menjadi alat pemukul.
Saatnya kita tidak hanya merayakan keputusan berani ini, tetapi menjadikannya pijakan membangun Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban. Karena sejarah tidak dibentuk oleh keberpihakan sempit, melainkan oleh keberanian memilih kebenaran.
)***Tjoek / Foto Ist
