Jakarta (Uritanet) :
Sebuah langkah strategis dalam membumikan transformasi digital di tubuh parlemen Indonesia resmi dicetak. Lalu Niqman Zahir, Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kamis (31 Juli 2025), dalam sidang terbuka yang berlangsung di ruang sidang pascasarjana IPDN, Jakarta.
Dengan disertasi bertajuk “Pengembangan Ekosistem Pemerintahan Digital di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, Niqman memaparkan kajian mendalam yang menyoroti tantangan dan strategi transformasi digital di lingkungan DPD RI. Hasil penelitiannya mengungkap kondisi faktual: kesiapan digital DPD RI masih tergolong rendah dengan skor 56,05 dari 75,00, berdasarkan klasifikasi Digital Government Maturity Model (DGMM).
Dalam pemaparan ilmiahnya, Niqman membeberkan tiga dimensi utama yang menjadi titik kritis: Sumber Daya Manusia (SDM), struktur kelembagaan, dan infrastruktur digital. Meski dimensi SDM menjadi penyumbang indeks kesiapan tertinggi, justru di sektor inilah kelemahan paling mencolok ditemukan. Ketimpangan kompetensi teknis, lemahnya kepemimpinan digital, serta rendahnya literasi digital antar generasi menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera.
“Struktur kelembagaan digital di DPD RI saat ini belum memiliki kerangka tata kelola yang terpadu. Minimnya kolaborasi antarunit dan budaya digital yang belum mengakar menjadi hambatan yang signifikan,” ujar Niqman, putra kelahiran Praya, Lombok NTB tersebut.
Di sisi infrastruktur, meskipun telah tersedia Data Center dan Cloud, masih ada kesenjangan besar dalam konektivitas nasional dan sistem keamanan informasi. Hal ini diperparah dengan belum adanya Wide Area Network (WAN) dan Disaster Recovery Center yang memadai.
Strategi Akseleratif dan Rekomendasi Reformis
Melalui kajian komparatif dengan negara-negara digital maju seperti Estonia, Korea Selatan, dan India, disertasi ini mendorong adopsi strategi yang berani dan adaptif. Niqman merekomendasikan tiga prioritas:
Literasi dan diseminasi e-Parlemen kepada seluruh pemangku kepentingan internal.
Penguatan kelembagaan dan tata kelola digital, termasuk pembentukan struktur khusus dan budaya organisasi berbasis data.
Pembangunan infrastruktur digital komprehensif, yang merata antara pusat dan daerah.
Untuk menjawab kompleksitas kontekstual Indonesia, Niqman mengusulkan kombinasi metodologi: Westerman Framework sebagai dasar strategis, Multi-Dimensional Scaling (MDS) untuk pengukuran kuantitatif, dan Analytical Hierarchy Process (AHP) guna konsensus prioritas kebijakan berbasis keahlian.
“Gabungan pendekatan ini tidak hanya responsif, tapi juga aplikatif. Ini akan membantu dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efisien dan berdampak nyata,” jelasnya.
Komitmen Menuju Parlemen Digital Inklusif
Lebih dari sekadar capaian akademik, Niqman menekankan bahwa digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk membangun DPD RI yang inklusif, efisien, dan akuntabel. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan transformasi digital sebagai jalan memperkuat demokrasi daerah melalui sistem bikameral yang saling menopang antara DPD dan DPR RI.
“Transformasi digital DPD RI harus dimaknai sebagai upaya memperkuat bukan mendikotomi peran lembaga legislatif,” tegasnya dalam penutupan sidang.
Sidang terbuka yang dipimpin oleh Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si, dihadiri oleh promotor dan oponen ahli dari berbagai institusi. Para akademisi mengapresiasi karya ilmiah Niqman sebagai kontribusi nyata dalam membangun fondasi digital pemerintahan. Bahkan, disertasi setebal 832 halaman itu disebut tidak hanya aplikatif bagi DPD RI, tapi juga berpotensi menjadi acuan legislatif nasional.
CoPromotor Dr. Ahmad Averus, M.Si menyebutkan, “Rekomendasi Promovendus sangat kontekstual, sesuai karakteristik kelembagaan, dan dapat menjadi arah peningkatan peran Setjen DPD RI secara digital.”
Predikat Sangat Memuaskan dan Harapan Besar
Dengan semua capaian tersebut, Lalu Niqman Zahir dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan menjadi lulusan doktor ke-345 program pascasarjana IPDN. Keberhasilannya tidak hanya menjadi prestasi pribadi, namun juga menandai dimulainya babak baru menuju parlemen digital Indonesia yang berkelas dunia.
Langkah kecil seorang birokrat bisa menjadi lompatan besar bagi transformasi kelembagaan. Dan gelar Doktor yang diraih Lalu Niqman Zahir, tak hanya menjadi simbol pencapaian akademik—melainkan kompas baru menuju parlemen digital yang lebih inklusif, tangguh, dan relevan di masa depan.
)***Tjoek / Foto Istimewa
