Jakarta (Uritanet) :
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, kembali menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat desa dengan menyoroti kesenjangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang masih menjadi keluhan utama petani sawit, khususnya di Provinsi Bengkulu.
Dalam kunjungan resesnya ke Kabupaten Kaur, Bengkulu, Sultan menerima berbagai aspirasi petani sawit lokal terkait harga jual TBS yang tidak kompetitif dibandingkan provinsi tetangga seperti Jambi, Lampung, dan Riau.
“Banyak laporan masuk ke kami soal perbedaan harga TBS sawit antar daerah. Ini jelas menjadi keresahan petani kita. Kami memahami, kesenjangan ini terjadi karena banyak faktor struktural dan mekanisme pasar yang tidak berpihak,” ungkap Sultan.
Menurut mantan Wakil Ketua DPD RI itu, jumlah pengumpul dan pabrik kelapa sawit (PKS) menjadi indikator utama pembentuk harga. Ketika suatu daerah memiliki banyak PKS dan pengepul, maka harga TBS cenderung lebih tinggi karena kompetisi pasar lebih sehat.
Namun sayangnya, jumlah PKS di Bengkulu masih minim, sehingga petani tidak memiliki banyak pilihan dan terpaksa menerima harga rendah.
Koperasi Merah Putih (KMP) Harus Digerakkan
Menjawab masalah itu, Sultan mendorong agar setiap desa mengaktifkan peran Koperasi Merah Putih (KMP) untuk ikut masuk ke sektor industri sawit. Menurutnya, keberadaan KMP bisa menjadi penyeimbang rantai pasok dan solusi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan harga.
“KMP harus hadir dan mengambil bagian dalam industri sawit, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan. Kita butuh model bisnis koperatif yang dikelola masyarakat sendiri demi keadilan harga,” tegasnya.
Tak hanya sawit, Sultan juga menyinggung komoditas karet sebagai hasil perkebunan unggulan yang turut mengalami tekanan harga. Ia menilai, perhatian pemerintah pusat harus merata, tidak hanya untuk sawit, tetapi juga untuk komoditas strategis lainnya seperti karet dan kopi.
“Karet merupakan komoditas andalan yang harus dilindungi. Masalah pupuk, distribusi, dan harga jual semua perlu regulasi yang berpihak. Kami di DPD akan terus menyuarakan hal ini ke kementerian terkait,” tutup Sultan.
Menuju Keadilan Harga untuk Petani Indonesia
Di tengah dinamika harga komoditas global, suara dari desa perlu lebih sering didengar. Usulan Sultan B Najamudin menjadi sinyal kuat bahwa solusi terbaik datang dari penguatan akar rumput. Koperasi desa bukan sekadar organisasi, melainkan alat perjuangan rakyat kecil untuk merebut kembali nilai dari hasil kerja keras mereka sendiri.
Dengan mendorong partisipasi aktif KMP dan perhatian serius pemerintah, harapan akan harga sawit yang adil dan berdaya saing bukanlah mimpi yang jauh. Ini saatnya desa berdiri sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi agraria Indonesia.
Kesenjangan boleh tumbuh dari sistem, tapi harapan selalu tumbuh dari rakyat yang bersatu. Saatnya desa menjadi pusat perubahan, bukan sekadar penonton. Karena di tangan petani, Indonesia berdiri.
)***Tjoek / Foto Istimewa
