Jakarta (Uritanet) :
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, kembali tampil sebagai motor penggerak perubahan dengan menyuarakan strategi inovatif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Strateginya? Mendorong pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) sebagai solusi cerdas pembiayaan pembangunan.
Dalam diskusi kelompok terpadu bertajuk “Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Melalui Municipal Bond” yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (11/7), Tamsil menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dipisahkan dari kemajuan daerah. Namun faktanya, tidak semua daerah memiliki kemandirian fiskal.
“Ketergantungan pada dana transfer pusat sering kali menghambat laju pembangunan jangka panjang. Bahkan bisa menghalangi kepala daerah dalam menunaikan janji-janji politiknya,” tegas Tamsil.
Menurutnya, kini saatnya daerah menggali sumber dana yang lebih kreatif, sehat, dan berkelanjutan. Salah satu jalur potensial yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal adalah municipal bond—alat keuangan berbasis proyek yang mampu menghasilkan pendapatan.
“Ini bukan wacana baru. Sudah lama dikaji, regulasinya pun sudah tersedia. Tapi belum ada daerah yang benar-benar berani melangkah. Tantangannya ada pada kapasitas, political will, dan membangun kepercayaan publik,” ungkap mantan Pimpinan Banggar DPR RI itu.
Tamsil juga menekankan peran aktif Komite IV DPD RI dalam menjembatani sinergi pusat dan daerah. Melalui forum-forum seperti FGD ini, DPD menggali masukan dari para pakar ekonomi, praktisi keuangan, dan kepala daerah, untuk memperkuat strategi dan kebijakan fiskal yang tepat guna.
“DPD RI bukan sekadar menyuarakan aspirasi, tapi hadir memberi solusi. Municipal bond adalah jalan yang harus ditempuh bersama,” tandasnya.
FGD ini menghadirkan nama-nama kredibel seperti Reydonnyzar Moenek (pakar keuangan daerah), Sunarsip (Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence), serta perwakilan dari PEFINDO seperti Irmawati dan Mohamad Reza Miolo.
Mereka menyoroti pentingnya perencanaan proyek yang layak, penguatan SDM di daerah, hingga skema mitigasi risiko agar investor percaya dan publik merasa aman.
Turut hadir dalam forum ini sejumlah tokoh daerah seperti Fatmawati Rusdi (Wakil Gubernur Sulsel), Abdullah Vanath (Wagub Maluku), Syahruddin Alrif (Bupati Sidrap), hingga Pilar Saga Ichsan (Wawali Tangsel), bersama utusan dari Lampung, NTB, Sumbar, dan Gorontalo.
Dengan menggerakkan potensi fiskal melalui obligasi daerah, Tamsil yakin pertumbuhan ekonomi nasional dapat ditopang dari akar rumput pembangunan, melalui pendekatan yang kolaboratif, inovatif, dan bertanggung jawab.
“Kita perlu membangun dari pinggir. Dari desa ke kota, dari daerah ke pusat. Jangan melihat obligasi daerah sebagai beban, tetapi sebagai alat kemajuan,” tutup Tamsil dengan nada optimistis.
Langkah ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan. Bukan hanya tentang proyek, tapi tentang masa depan. Jika semua pihak bergandeng tangan, maka 8 persen bukan sekadar target—tapi kenyataan yang dibangun bersama.
)**Tjoek/ Istimewa
